Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun (tengah) bersama Wakil Ketua DK, Mahmud Matangara (kiri). FOTO: DOK
Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah menolak desakan untuk melakukan kudeta pada tahun 1998. Beliau beralasan bahwa kudeta tidak baik karena akan berakhir dengan kudeta lagi.
Ucapan yang sama pernah dilontarkan lagi Ketika ada upaya penjegalan pada Jokowi beberapa tahun yang lalu. Prabowo mengajak masyarakat untuk menahan diri dengan mengantar Jokowi sampai akhir jabatan yakni menjelang akhir tahun 2024.
Upaya penjegalan di tengah jalan juga sedang terjadi di tubuh PWI Pusat. Ketua Umum PWI Pusat hasil kongres di Bandung tahun 2023, Hendry Ch Bangun digoyang oleh sejumlah orang yang terusik kenyamanannya. Orang-orang ini begitu bernafsu untuk melengserkan Hendry dari kursi ketua umum. Lantaran nafsu itulah segala cara dilakukan. Peraturan organisasi pun dilabrak dengan menggunakan penafsiran sendiri bahwa Hendry melakukan berbagai pelanggaran.
Yang paling menyakitkan adalah menuduhnya melakukan penyelewengan keuangan PWI, PWI gate bahkan sampai menggunakan (maaf) bahasa kebun binatang. Tak ada lagi etika berbahasa apalagi menggunakan perasaan. Di benak mereka, hanya satu kata, Hendry harus dibumi hanguskan. Mereka sudah tidak peduli dengan anak, istri, saudara, kerabat Hendry yang harus menanggung dampak dari tudingan sepihak yang belum terbukti kebenaranya.
Sebelumnya, perlakuan serupa juga dilakukan pada sosok Sayid Iskandarsyah. Upaya mereka berhasil, Sayid tidak tahan dan mengundurkan diri dari jabatan Sekjen PWI Pusat. Tetapi Sayid berusaha mencari keadilan melalui jalur hukum. Akibat perlakuan dari sejumlah orang yang karena nafsu itu, Sayid mengunggat pihak pihak yang membuatnya terhina karena cap jelek pada dirinya. Tidak tanggung-tanggung Sayid menggugat pihak yang merugikan nama baiknya sebesar Rp100 miliar.
GAGAL PAHAM
Munculnya berbagai tudingan miring terhadap pucuk pimpinan PWI hasil kongres Bandung ini diawali dengan suksesnya kepengurusan Hendry yang baru seumur jagung mendapat bantuan sponsor Rp6 miliar. Dana itu diperuntukan bagi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di 38 provinsi ditambah daerah khusus Solo dan biaya untuk menyelenggarakan Sekolah Jurnalistik di beberaa kota.
Angka sponsor yang cukup fantastis itu merupakan hasil loby Hendry yang ditemani sejumlah pengurus inti saat melakukan audensi dengan Presiden Jokowi beberapa saat setelah terbentuk kepengurusan PWI periode 2023-2028. Namun sponsor itu tak seperti membalik tangan. Uang yang dibutukan untuk memulai program kerjanya yakni menyelenggarakan UKW dan SJI tidak serta merta keluar. Lantaran kas PWI yang ditinggal pengurus lama, hanya tinggal beberapa juta saja, sementara program UKW gratis harus dimulai, Hendry bersama pengurus inti menggunakan regulasi yang sudah berlaku sejak kepengurusan sebelumnya yakni memberi komisi 25 persen bagi yang berjasa mempercepat keluarnya dana sponsor.
Singkat cerita uang pun cair sebagian. Hendry pun kemudian menandatangani komisi 25 persen. Persoalan pun muncul karena uang komisi dihitung dari angka total yakni Rp6 miliar sehingga angkanya cukup tinggi. Karena nilai komisinya sangat fantastis, dalam rapat muncul keputusan perbaikan yakni komisi diambil dari margin bukan dari total sponsor. Karena uang komisi terlanjur dikeluarkan, kebijakannya adalah mengembalikan uang kelebihan yang sudah terlanjur dibayarkan.
Dari situlah maka hasil audit pun clear tidak ada penyelewengan karena itu masuknya mal administrasi. Yang sial justru Sayid Iskandarsyah. Karena uang pengembalian itu diserahkan oleh penerima komisi melalui Sayid dan Sayid yang menyerahkan ke bagian kas PWI, maka munculah tudingan bahwa Sayidlah yang melakukan penyelewengan dana.
RAPAT PENGURUS DIPERLUAS
Hendry menggelar rapat pengurus yang diperluas pada 27 Juni 2024. Sesuai PD PRT, rapat yang diperluas bisa diselenggarakan salah satunya jika pengurus harian tidak bisa melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan. Rapat yang dihadiri lebih dari 2/3 pengurus ini menghasilkan keputusan memberikan mandat kepada Ketua untuk melakukan beberapa perbakian organisasi, sekaligus pegantian pengurus menyusul mundurnya Sayid Iskandarsyah dan beberapa pengurus lain.
Setelah keluar daftar pengurus baru, bukan kesejukan yang terjadi melainkan aksi membabi buta. Mereka yang tidak terpilih dalam pengurus hasil rapat diperluas marah. Pihak yang bernafsu melakukan kudeta kemudian menggelar rapat pengurus yang dihadiri 9 orang. Hasil rapat menunjuk Zulmansyah Sakedang sebagai PLT ketua umum. Sedang Hendry Ch Bangun diberhentikan dan dicabut keanggotaan PWI nya.
Surat pemberhentian Hendry ditandatangani Ketua DK Sasongko Tedjo dan Nurcholis MA Basyari yang tercantum sebagai sekretaris. Padahal, Nurcholis sudah diganti oleh Tatang Suherman dan penggantian itu sudah tertuang dalam akte notaris dan terdaftar di kementrian hukum dan ham. Karena itulah, surat pemberhentian Hendry tidak sah karena ditandatangani oleh sekretaris yang sudah diberhentikan.
REKONSILIASI
Angin segar bertiup dari kantor Kementerian Hukum dan Ham. Menteri baru pengganti Yasona, yakni Dr Supratman Andi Agtas mempertemukan Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sakedang. Keduanya bersalaman disaksikan Supratman dan perwakilan dari Dewan Pers dan Kementrian Hukum dan Ham. Suasana pun cair. Keduanya berjanji untuk rujuk.
Langkah rekonsiliasi adalah solusi yang tepat. Meski tidak mudah melakukanya tetapi demi menjaga marwah PWI, persatuan perlu diwujudkan. Jalan untuk bersatu masih Panjang, dan berliku. Tetapi tidak ada yang mustahil, jika semua menyadari bahwa keutuhan PWI itu harus diwujudkan maka persatuan akan terwujud. Para senior yang sekarang bersebrangan dengan pengurus harian dibawah Hendry Bangun, begitu pula sebaliknya berpikir menggunakan logika dan perasaan, dengan hati yang tenang maka akan lahir keputusan bersama yang saling menguntungkan.
Dengan keyakinan bahwa kesabaran para senior sudah pada tingkat dewa, maka rekonsiliasi bisa dilaksanakan secepatnya. Lebih baik bersaba an bersama sama mengantar Hendry Ch Bangun sampai selesai pada kongres 2028 dari pada meributkan hal yang tidak akan berujung. Ayo kawal sama sama kepengurusan PWI dibawah Hendry sampai akhir. Bertemourlah untuk memperebutkan kursi yang ditnggal Hendry pada tahun 2028 nanti. Lebih elegen dan bermakna. Selamat melakukan rekonsiliasi. (*)
LEAVE A REPLY