PALU, METROSULAWESI.NET - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah, Novalina, meminta agar proses addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dana hibah Pilkada Serentak 2024 segera diselesaikan. 

Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Anggaran Pemilihan Serentak 2024 yang diadakan di Palu, Senin (4/11).

Rakor ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Nasrun, bersama kepala sekretariat, koordinator sekretariat Bawaslu se-Sulawesi Tengah, para Kepala Badan Kesbangpol se-Sulawesi Tengah, serta sejumlah pejabat terkait. 

Novalina menekankan pentingnya percepatan proses addendum agar kegiatan pengawasan Pilkada dapat berjalan maksimal dan sesuai aturan.

Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Nasrun, mengungkapkan bahwa Bawaslu pusat, melalui review inspektorat internal, merekomendasikan setiap provinsi untuk segera melakukan addendum atau perubahan klausul pada NPHD Pilkada Serentak 2024. 

Hal ini dinilai penting karena NPHD yang ada saat ini belum mencantumkan perincian tugas dan tanggung jawab Bawaslu provinsi yang harus menjangkau hingga ke kabupaten/kota.

“Memang tugas pengawasan Pilkada gubernur adalah tanggung jawab Bawaslu provinsi, namun di lapangan, operasionalnya dibantu oleh Bawaslu kabupaten/kota. Tanpa addendum, hal ini bisa menjadi temuan,” ujar Nasrun. 

Ia juga menyebutkan bahwa dana hibah senilai Rp23 miliar yang diterima Bawaslu provinsi akan disalurkan ke Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung pengawasan.

Dana tersebut, jelas Nasrun, akan digunakan untuk membiayai honor pengawas TPS, transportasi, konsumsi, dan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh anggota badan ad hoc Pilkada. Hal ini sejalan dengan Surat Perintah Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4295/SJ.

Di sisi lain, Novalina mengimbau Bawaslu agar cepat merespons ketentuan ini agar tugas pengawasan Pilkada berjalan lancar.

“Waktu kita tidak panjang. Jangan sampai karena tidak termuat dalam addendum, kerja rekan-rekan Bawaslu menjadi temuan,” tegasnya. 

Novalina juga menyatakan bahwa ia telah menghubungi para pejabat bupati/walikota serta sekretaris daerah di Sulawesi Tengah untuk segera berkoordinasi dengan Bawaslu setempat terkait addendum NPHD.

“Tolong bantu percepat addendum, agar perencanaan anggaran kita matang sebelum hari pemungutan suara,” ujar Novalina. (ril/*)