ANGKA kemiskinan di Sulawesi Tengah berdasar data statistik sebesar +390 .000 jiwa atau sekitar +11.00 % dari jumlah penduduk Sulteng sebanyak 2,2 juta kurang lebih. Penduduk miskin ini tersebar di 13 kabupaten dan kota. Besarnya jumlah angka kemiskinan ini tidak berbanding lurus dengan angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang sangat tinggi sekitar 10 % ke atas.

Apakah dengan pengalaman menangani kemiskinan di suatu daerah tertentu dapat dijadikan tolok ukur dapat menurunkan angka kemiskinan 0 persen? Narasi informasi semacam ini "sangat tidak masuk akal", khususnya bagi masyarakat menengah ke atas yang punya nalar serta logika rasional. Kemiskinan di Sulteng, terutama keluarga keluarga miskin ektream  memerlukan kesepahaman yang sama dimana keluarga miskin yang disebut kemiskinan ektream bermukim.

Indikator untuk mengukur apakah keluarga yang miskin tersebut secara nasional  sudah ada ukurannya. Kemiskinan di Sulteng yang mempunyai karakteristik setiap wilayah kabupaten dan kota berbeda beda memerlukan strategi khusus  dalam penanganannya.

Pada dasarnya  keluarga miskin di kantong-kantong pemukiman rata-rata karena mengalami berbagai persoalan. Hambatan utama yang mereka dihadapi sebagai berikut:

1. Belum terpenuhi kebutuhan dasar (papan pangan dan sandang)  secara layak.
2. Jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pemasaran hasil produksi terbatas.
3. Sumber daya alam di sekitar nya cukup potensial untuk  dapat menghidupi kebutuhan makan sehari-hari.
4. Tingkat pendidikan yg sangat rendah ,jangkauan komunikasi yang sangat terbatas.

Janji manis akan dapat mengatasi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja hanya manis di ucapkan tapi tidak terlontar, seperti apa program real-nya kelak kalau terpilih memimpin pemerintahan di Sulteng. Penulis berpendapat bahwa salah satu indikator keberhasilan pemimpin di Sulteng dapat diukur dari terjadi penurunan angka kemiskinan di bawah 1 digit di angka 5 sampai 7 %.

Untuk para calon pemimpin ke depan tantangan dihadapi dalam masa kepemimpinannya nanti salah satunya, adalah berkurang nya PAD pada sektor pendapatan PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBN ( biaya balik nama) kendaraan roda 2 dan 4, yang akan menurun PAD-nya karena BBN dan PKB akan ditransfer langsung ke kabupaten dan kota masing masing.

Sebaiknya pemberitaan dan janji manis para calon dirumuskan dulu dengan tim pemenangan agar tidak menjadi sekadar janji kampanye saja. Kalau sudah terpilih keluarga miskin terlupakan.

Bahwa para pemilih real yang nantinya menjadi eksekutor di kotak  suara adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Ada sekitar kurang lebih 70 persen yang pemahamannya masih sangat terbatas. Mereka butuh program real yang jelas, dan dapat menyentuh hati dan masuk dalam pikirannya.

Kalau masyarakat menengah dan intelektual mungkin eksekusi saat di bilik suara baru menetapkan pilihannya.

(* Penulis adalah pekerja sosial dan mantan Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah)