POSO, METROSULAWESI.NET - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso dalam pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah aset milik daerah. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penerbitan sertifikat tanah oleh pihak lain di atas tanah yang menjadi aset Pemkab Poso, sehingga dapat menghindari potensi kerugian negara akibat hilangnya atau berkurangnya aset berupa tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso, Anang Indrayu, S.SiT, menjelaskan bahwa sinergi antara Pemkab Poso dan BPN Poso dilakukan guna mempercepat layanan pengukuran dan pemetaan kadastral tanah aset pemerintah. 

Melalui aplikasi Sentuh Tanah Pemda (SENADA) yang dikembangkan bersama oleh Pemkab Poso dan BPN Poso, proses pengukuran, pemetaan, dan validasi tanah milik pemerintah daerah diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat dan terpantau secara real-time.

"Diharapkan agar bidang tanah aset Pemkab Poso dapat terukur, terpetakan, dan tervalidasi dalam waktu singkat serta termonitor secara real-time," ujar Anang Indrayu pada Sabtu (19/10).

Anang juga memberikan apresiasi kepada Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Jemmy Stephan, S.SiT, atas kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Ia berharap dengan optimalisasi layanan pengukuran dan pemetaan kadastral yang dilakukan melalui perjanjian kerja sama ini, proses sertifikasi tanah aset milik Pemkab Poso dapat berjalan lancar.

Selain itu, Anang menambahkan bahwa pengadministrasian data spasial tanah Pemkab Poso akan dimasukkan ke dalam sistem basis data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang akan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset tanah pemerintah.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan aset tanah Pemkab Poso akan lebih terlindungi dan dikelola secara profesional, sehingga memberikan manfaat optimal bagi pemerintah dan masyarakat Poso.

Reporter: Saiful Sulayapi 
Editor: Syahril Hantono