PALU, METROSULAWESI.NET- Desakan Yayasan Ekonesia untuk memoraturiumkan KPN saat RDP di Komisi III DPRD Sulteng perlu disambut baik. 

"Saya sudah dua kali diundang untuk mendengarkan dan memberi masukan terhadap studi tersebut kalau nggak salah itu berlangsung tahun lalu," kata Ridha Saleh mantan Ketua Tim Mitigasi Sosial KPN dalam keterangan tertulisnya, Selasa 22 April 2025.

"Saya menduga kawan-kawan ekonesia mungkin sudah satu tahun tidak pernah lagi memantau atau turun ke lapangan. Bahkan saya menduga informan yang mereka wawancara bukan petani atau penerima manfaat langsung dengan keberadaan KPN," tambah pria yang akrab disapa Edang itu.

Dia menduga ekonesia sama sekali tidak menangkap dan memahami latar, prinsip dan substansi KPN, yang mereka kritik itu hanya aspek-aspek formal dan prosedural saja.

"Mereka tidak membaca utuh profiling dan aspirasi petani yang ada di kecamatan Dampelas, karena itu saya menyarankan agar Ide moratorium ini sebaiknya di seminarkan di desa Talaga, seperti halnya saat pemerintah pertama kali menggagas KPN ini dimulai dengan pertemuan desa, adat pemerintah dan petani," tegas Ridha Saleh mantan TA Gubernur.

Ridha mengaku mendapat informasi terakhir bahwa lahan yang ditanami petani di KPN hingga saat ini sudah mencapai 120 Ha. Itu artinya sudah melibatkan banyak sekali kelompok tani yang memanfaatkan lahan di KPN. Sedangkan komuditasnya terdiri dari Pisang, pepaya, kacang tanah, rica, jagung ubi kayu, durian dan kelapa dalam, bahkan sudah beberapa kali panen.

"Jadi sekali lagi saya menyarankan sebaiknya ekonesia datanglah ke lapangan langsung ke areal KPN dan diskusi dengan petani. Itu mungkin bisa menambah wawasan dan bacaan," pungkas Ridha Saleh. (*)