JAKARTA, METROSULAWESI.NET- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang akan digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5), membawa enam isu penting terkait buruh, dan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

“Isu yang dibawa dalam perayaan May Day adalah (tuntutan untuk) menghapus outsourcing, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), upah yang laik, dan perlindungan buruh dengan sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru,” kata Said dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis.

“Selanjutnya adalah melindungi pekerja rumah tangga dengan sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan memberantas korupsi dengan sahkan RUU Perampasan Aset,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Said mengatakan kemungkinan sebanyak 200 ribu orang buruh dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon akan hadir dalam Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas nanti.

Sementara, para buruh di setidaknya 30 provinsi juga akan melakukan peringatan yang sama di masing-masing daerah. Peringatan tersebut diisi dengan panggung orasi hingga aksi terkait perjuangan isu-isu buruh.

“Jumlah buruh yang terlibat di seluruh Indonesia adalah melebihi angka 1,2 juta orang, berdasarkan laporan dari daerah-daerah,” ujar Said.

Di sisi lain, Said mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar akan menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di Jakarta.

“Hampir bisa dipastikan Presiden Prabowo akan hadir langsung dalam perayaan May Day, atau Hari Buruh Internasional 2025 pada 1 Mei nanti,” kata Said.

“Beliau adalah presiden kedua setelah Soekarno yang bertemu dan hadir langsung dalam perayaan May Day, dengan Prabowo di tahun 2025, sedangkan Soekarno 1965 di Gelora Bung Karno (GBK),” ujar dia menambahkan.

Adapun kehadiran presiden dalam perayaan Hari Buruh Internasional, menurut Said, merupakan hal yang lazim di berbagai negara.

“Perayaan May Day dihadiri oleh presiden atau perdana menteri (PM) adalah hal yang lazim, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan peran buruh di suatu negara dan bangsa,” kata dia pula. (ant)