TOLITOLI, METROSULAWESI.NET – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (BERAMAL), kembali menunjukkan komitmen mereka untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dengan meluncurkan program bantuan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta membuka banyak lapangan wirausaha baru.

Program ini disampaikan dalam kampanye terbatas yang berlangsung di Desa Kayu Lompa, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli pada Senin, 21 Oktober 2024.

Yahya R. Kibi, juru kampanye dari Partai Amanat Nasional (PAN), mengungkapkan bahwa program bantuan UMKM ini merupakan bagian dari janji pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (AA-AKA) untuk membantu perekonomian masyarakat kecil.

“Program bantuan modal UMKM ini akan membantu masyarakat di pedesaan untuk memulai usaha baru dan membuka banyak peluang wirausaha,” ujarnya di hadapan 200 peserta kampanye yang mayoritas adalah petani, nelayan, tenaga kerja informal, dan tukang bangunan.

Yahya menekankan bahwa program ini dirancang untuk memberikan dukungan modal kepada para pelaku UMKM dan calon wirausaha, sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi. “Kami berkomitmen membuka peluang usaha baru dan mendukung UMKM di daerah-daerah transmigrasi seperti Basidondo. Dengan modal usaha, masyarakat bisa lebih mandiri dan meningkatkan taraf hidup mereka,” tambahnya.

Masyarakat yang hadir pun menyambut positif program-program yang ditawarkan. Mereka berharap perbaikan infrastruktur, terutama jalan-jalan rusak, serta jaminan asuransi ketenagakerjaan untuk petani, nelayan, dan pekerja informal dapat segera terealisasi.

Selain itu, mereka juga meminta agar anak-anak sekolah di wilayah tersebut mendapatkan bantuan seragam dan peralatan sekolah gratis.

Seperti diketahui pasangan BERAMAL memiliki 10 program unggulan yang mengedepankan kesejahteraan para pekerja bangunan, petani, dan nelayan.

Melalui program-program ini, pasangan AA-AKA berkomitmen untuk membawa perubahan besar bagi masyarakat Sulawesi Tengah, terutama di daerah-daerah pedesaan yang sangat membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur. (*)