JAKARTA, METROSULAWESI.NET- Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menilai bahwa kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan kepada kesejahteraan buruh.

"Presiden Prabowo Subianto mempunyai pemikiran yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh," kata Jumhur pada puncak peringatan HUT Ke-52 KSPSI, di Stadium Indonesia Arena, Kompleks GBK Senayan, Jakarta, Kamis.

Dalam acara yang dihadiri oleh puluhan ribu buruh dari Jabodetabek, Banten, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan sejumlah daerah di tanah air itu, Jumhur menyebut sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada buruh.

Ia mencontohkan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo, yakni kenaikan upah minimum regional (UMR) sebesar 6,5 persen.

Selain itu, peninjauan UU Omnibus Cipta Kerja, dan perlunya membatasi banjirnya produk impor yang bisa diproduksi di dalam negeri, serta penindakan tegas bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

"Intinya semua kebijakan Presiden Prabowo itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada kenaikan produksi industri, yang pada gilirannya akan menaikkan kesejahteraan buruh," ujar Jumhur.

Dia mengaku senang, karena kebijakan Presiden Prabowo sudah menunjukkan komitmen yang pro kepada kesejahteraan rakyat dan buruh yang ada di tanah air.

Sementara itu, terkait banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), Jumhur menilai sebagian karena dinamika dalam suatu industri. Baginya, hal itu bisa terjadi karena adanya impor daripada mengembangkan industri dalam negeri.

"Ini (impor) menyebabkan industri dalam negeri tumbang dan berdampak PHK," ujar Jumhur lagi.

Peringatan HUT Ke-52 KSPSI itu dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu.

Selanjutnya juga dihadiri Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung, para pimpinan organisasi serikat buruh/pekerja, mahasiswa, dan perwakilan ojek daring. (ant)