PALU, METROSULAWESI.NET - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI yang telah terbagi menjadi tiga kementerian membutuhkan kantor baru, termasuk di daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Sulteng, melirik aset Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu menjadi perkantoran.

Untuk tujuan itu, Kepala Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama Pelaksana Tugas Kakanwil Ditjen Imigrasi, Arief Hazairin Satoto melakukan audiensi dengan Kepala KPKNL Palu, Jerry Max Nelson, Senin, 13 Januari 2025.

Pertemuan ini membahas potensi tanah gedung milik negara aset KPKNL untuk alih fungsi BMN pembangunan gedung perkantoran baru yang lebih representatif bagi Kanwil Kemenkumham Sulteng yang terbagi menjadi Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil HAM, serta Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak membahas secara mendalam mengenai mekanisme dan persyaratan yang diperlukan untuk proses tanah/gedung.

Rakhmat menyampaikan proses transisi Kementerian membuat jajaran Kemenkum Sulteng berbenah secara besar-besaran, termasuk pada area perkantoran serta pengelolaan administrasi aset milik negara yang menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

“Dengan adanya proses transisi Kementerian, menjadi momen bagi kita untuk segera beradaptasi, memastikan kualitas pelayanan dapat terus berjalan baik dan berkualitas, termasuk dengan administrasi perkantoran dan aset milik negara,” katanya.

Sementara itu, Kepala KPKNL Palu menyambut baik upaya kolaborasi ini. 

“KPKNL Palu siap bekerja sama dengan Kemenkum Sulteng untuk memfasilitasi proses peluang tanah gedung ini. Kami berharap tanah gedung ini dapat segera terealisasi sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkapnya.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Yusuf Bj