PALU, METROSULAWESI.NET - Kenaikan harga material pasir dan batu (sirtu) asal Sulawesi Tengah (Sulteng) yang tidak terkendali menjadi sorotan, terutama terkait dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Harga material yang melonjak hingga tiga hingga empat kali lipat dari harga pokoknya ini memicu kekhawatiran bahwa kelancaran pembangunan di IKN bisa terhambat.

Menghadapi situasi ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran dan Pengendalian Laju Kenaikan Harga Material sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur IKN. Rakor yang berlangsung di Palu pada Jumat, 27 September 2024, turut melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud, mengungkapkan bahwa kenaikan harga material yang signifikan dapat membuka peluang bagi daerah lain untuk menggantikan Sulteng sebagai pemasok utama material pembangunan IKN. 

“Ada dua daerah yang diperkirakan bisa menggantikan Sulteng sebagai pemasok utama, yakni Sulawesi Barat dan Banten,” jelas Nicodemus.

Melalui rakor ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memastikan pasokan material yang stabil dan terjangkau bagi pelaku jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur IKN.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulteng, Rudi Dewanto, yang mewakili Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulteng, mengakui bahwa Sulteng memiliki peran penting tidak hanya sebagai penyangga pangan IKN, tetapi juga sebagai pemasok material sirtu berkualitas. Ia menyebutkan bahwa material dari Palu dan Donggala banyak digunakan untuk pembangunan di Balikpapan.

“Kualitas sirtu dari Palu dan Donggala diakui oleh Walikota Balikpapan sangat bagus,” ungkap Rudi.

Rudi sepakat dengan pernyataan Nicodemus tentang perlunya langkah konkret untuk mengendalikan harga material sirtu agar kompetitor lain tidak mengambil alih peran Sulteng sebagai pemasok utama. Ia juga mengapresiasi kehadiran Direktur Nicodemus di Palu untuk memantau langsung situasi di lapangan.

Namun, tantangan lain muncul dengan dihentikannya operasional perusahaan tambang galian C di Kelurahan Tipo dan Watusampu baru-baru ini, yang diperkirakan akan turut mempengaruhi rantai pasok material. Rudi menekankan perlunya mencari solusi yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. 

"Pembangunan IKN harus tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan tambang," tegasnya.

Rakor ini dihadiri oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sulteng, Faidul Keteng, beserta jajaran perangkat daerah, kepala balai Kementerian PUPR, serta para pelaku jasa konstruksi dan produsen sirtu. (ril/*)