POSO, METROSULAWESI.NET - Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso menyelenggarakan Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dengan tema “Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dengan Mengoptimalkan Basis Data dalam Sistem Informasi Geografis (SIG)”. Acara tersebut berlangsung di RM Citra Moengko dan dibuka oleh Bupati Poso yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Poso, Ir. Heningsih E.G Tampai, M.Si, selaku Ketua Tim GTRA Kabupaten Poso,  Rabu (10/7).

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Freddy A.Kolintama.,S.T.,M.S.i,  menyampaikan secara garis besar, usulan mekanisme penyelesaian konflik agraria  dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari penerimaan laporan/aduan, inventarisasi dan verifikasi data konflik, rekomendasi penyelesaian, pelaporan, pemantauan, dan hambatan.

Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah berdasarkan rencana aksi yang diamanatkan dalam Perpres 62 Tahun 2023 memegang peranan penting dalam penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan GTRA daerah dan sekretariat GTRA daerah," ujar Freddy.

Sementara SekretarisDaerah Poso Ir Heningsih Tampai Bupati  menekankan beberapa hal yang perlu menjadi fokus bersama yakni harus mempercepat proses pemetaan dan sertifikasi lahan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki kepastian hukum atas tanah mereka. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman dan mendorong produktivitas. Penyelesaian konflik agraria harus menjadi prioritas utama, dengan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Hadir juga dalam rapat rakor awal GTRA Provinsi Sulawesi Tengah di Poso yakni Kepala Kantor ATR/ BPN Poso Anang Indrayu.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim