PALU, METROSULAWESI.NET - Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendatangi kediaman Bakal Calon Gubernur Sulteng yang juga Anggota DPR RI, Ahmad Ali (AA) di Kota Palu, Kamis 25 Juli 2024.

Mereka datang dengan beragam curhat. Mulai dari soal infrastruktur hingga curhat ke soal penggunaan dana desa.

“Kita (sedang) mencari kepala daerah yang selama ini belum kita temukan, yaitu kepala daerah yang mau melindungi kepala desa. Mari kita mencari kepala daerah yang bisa memperhatikan APDESI,” ujar Ketua APDESI Sulteng Ahyan H Landu.

Para kepala desa berharap jika Ahmad Ali terpilih sebagai gubernur mendatang, dapat memperhatikan pembangunan desa, termasuk menghidupkan badan usaha milik desa (Bumdes).

“Paling tidak Bumdes punya bapak angkat, minimal BUMD,” kata dia.

Bukan cuma itu, persoalan infrastruktur desa yang lepas dari perhatian pemerintah daerah juga dikeluhkan oleh kepala desa.

Kepala Desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Jufriyanto misalnya, dia mengeluh soal infrastruktur desa yang hingga saat ini tidak tersentuh oleh program pemerintah daerah.

“Balaesang Tanjung, terutama desa saya itu terpencil, tertinggal dan tidak tersentuh oleh pemerintah. (Kebutuhan) Yang mendesak seperti akses jalan dan ambulans desa. Masyarakat yang mau berobat, mau melahirkan itu kesulitan harus sewa mobil pribadi sampai Rp1 juta. Kita butuh kepedulian pemerintah daerah untuk itu semua,” kata Jufriyanto.

Mendengar keluhan para kepala desa itu, Ahmad Ali mengaku prihatin dengan masih banyaknya desa yang tertinggal di Sulawesi Tengah. 

Dia pun berharap ke depan kepala desa tidak lagi hanya dimanfaatkan untuk melayani pejabat pemerintah daerah. Namun program pemerintah harus pro pembangunan daerah yang diawali dari desa.

Jika terpilih sebagai gubernur, Ahmad Ali berkomitmen untuk menganggarkan APBD khusus operasional kepala desa.

“Pejabat jangan lagi memanfaatkan kepala desa untuk melayani mereka. Jangan lagi kepala desa melayani pejabat yang datang pakai anggaran desa,” katanya.

Ahmad Ali juga ingin memastikan semua desa ke depan akan dapat bantuan operasional kepala desa dari APBD provinsi minimal Rp15 juta hingga maksimal Rp50 juta per desa per tahun. 

Dana itu katanya, bisa digunakan kepala desa untuk membiayai operasional pelayanan kepada masyarakatnya. Misalnya, untuk membiayai perjalanan kepala desa, ketika dia harus berurusan di ibukota provinsi.

Selama ini kata Ahmad Ali, terjadi ketidakadilan antara pejabat dan kepala desa. Ketika kepala desa memenuhi undangan pejabat di ibu kota, kepala desa yang bersangkutan harus mengeluarkan isi kocek sendiri. Berbeda dengan pejabat semisal gubernur, atau bupati. 

“Mereka kalau turun ke desa, mereka punya anggaran perjalanan sendiri. Sebaliknya, kepala desa ketika diundang oleh gubernur, harus membiayai diri sendiri. Kalau saya jadi gubernur, tidak boleh lagi seperti itu. Kepala desa harus punya dana operasional,” kata Ahmad Ali.

Ahmad Ali juga mengkritik kebiasaan pejabat yang turun ke desa, namun dijamu makan oleh sang kepala desa. Bahkan minta ini dan itu kepada sang kepala desa. 

“Kalau saya yang jadi gubernur, kondisi seperti ini tidak boleh terjadi. Saya tidak akan meminta kalian untuk menyediakan makanan untuk saya. Kenapa? Karena pada dasarnya gubernur itu adalah pelayan, bukan dilayani,” kata Ahmad Ali.

“Pejabat jangan lagi memanfaatkan kepala desa untuk melayani mereka. Jangan lagi kepala desa melayani pejabat yang datang pakai anggaran desa,” katanya.

Di hadapan ratusan kepala desa itu, Ahmad Ali kembali menegaskan, keinginannya untuk menjadi gubernur, bukan untuk mencari kekayaan atau kekuasaan. 

“Alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah dengan kekayaan yang cukup. Dan saya kira apa yang saya miliki hari ini sudah lebih dari cukup. Saatnya saya ingin mengabdikan diri saya kepada masyarakat Sulteng,” kata Ahmad Ali.

Reporter: Udin Salim