PALU, METROSULAWESI.NET - Sulawesi Tengah masuk dalam 13 provinsi yang tingkat kemiskinan eksremnya di atas angka nasional. Hal itu terungkap dalam diskusi “Capaian Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di Gedung Heritage, Jakarta, 26 Agustus 2024.

Adapun 13 provinsi di Indonesia yang tingkat kemiskinan ekstrem berada di atas 1,12 persen, yakni Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku, Gorontalo, Bengkulu, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, dan Yogyakarta.

Di luar dari 13 itu, tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem lebih dari lima persen, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua. Artinya, masih terdapat 15 provinsi di Indonesia yang angka kemiskinan ekstremnya di atas rata-rata angka nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nunung Nuryartono menjelaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 telah menugaskan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk berkordinasi dengan pemerintah provinsi, kota dan kabupaten se-Indonesia untuk pencapaian target angka kemiskinan ekstrem nol persen pada Desember 2024.

Nunung menyebut, baru dua provinsi yang angka kemiskinan ekstremnya di bawa rata-rata nasional. Untuk diketahui, angka kemiskinan ekstrem rata-rata nasional mencapai 0,83 persen. Angka ini turun dibanding Maret 2023 yakni 1.12 persen

Karenanya, pihaknya mendorong masing-masing kepala daerah untuk mulai lebih memperhatikan lokus-lokus di wilayahnya. Pasalnya, titik-titiknya sudah mulai lebih teridentifikasi. ”Target kami, lima bulan terakhir ini, sebelum berakhirnya inpres 4/2022 target bisa tercapai,” ungkapnya.

Diakuinya, ada beberapa tantangan yang cukup berat dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ini. Salah satunya, terkait wilayah kepulauan yang kerap terhambat mobilitasnya. Sehingga, acap kali intervensi penanganan kemiskinan ini lambat.

Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ini, pemerintah memiliki 3 strategi pokok. Mulai dari pengurangan beban, peningkatan pendapatan, hingga pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Menurutnya, saat ini, pemerintah pusat dan daerah tengah berupaya mendorong peningkatan pendapatan. Mengingat, strategi pengurangan beban sudah cukup banyak dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait.

”Misalnya ada program dari PUPR untuk padat karya di wilayah hotspot, kita katakan kemiskinan, maka saudara-saudara kita yang masuk dalam daftar data desil 1 itu bisa terlibat untuk bekerja di dalamnya. Sehingga ada tambahan pendapatan,” jelasnya.

Menurut Nunung, pemerintah daerah telah beralih dari penerapan strategi pengurangan beban seperti pemberian bantuan sosial menjadi program peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem.

“Peningkatan pendapatan menjadi kunci utama untuk mengurangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah,” jelas Nunung.

Untuk itu, Nunung menambahkan, pemerintah daerah dapat bersinergi dengan seluruh program Kementerian dan Lembaga untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Sementara itu mengutip surat dari Kepala BPS Sulteng, Simon Sapary untuk para kepala BPS se Sulteng, disebutkan jumlah penduduk miskin di Sulteng tahun 2024 mencapai 379 ribu. Sedangkan yang masuk dalam katagori kemiskinan ekstrem sebesar 1,27 persen. Berdasarkan jumlah penduduk, kemiskinan ekstrem terbesar berada di Kabupaten Tojo Unauna sebesar 2,16 persen, menyusul Kabupaten Sigi 1,83 persen, Buol 1,66 persen, Banggai Kepulauan 1,41 persen, dan Donggala 1,39 persen. (din/*)