PALU, METROSULAWESI.NET - Sulawesi Tengah menjadi salah satu fokus pengawasan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Tim Pemantau dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Totot Gumulyo, telah tiba untuk memastikan kelancaran dan keamanan agenda demokrasi ini.

Kunjungan ini diawali dengan Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak, yang berlangsung di ruang telekonferensi Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Jumat, 22 November 2024. Rapat yang dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Dr. Fahrudin D. Yambas, KPU Sulteng, Bawaslu Sulteng, serta TNI dan Polri dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, baik secara daring maupun luring.

Dalam rapat tersebut Komisioner KPU Sulteng Nisbah mengungkapkan tentang persiapan TPS, petugas KPPS, serta penyaluran logistik pilkada ke daerah-daerah. Untuk penyaluran logistik ke daerah yang sulit akan dilakukan empat hari sebelum hari pemilihan, dengan melibatkan jumlah personel Polri/TNI yang lebih banyak.

Bawaslu Sulteng juga menyatakan kesiapan jajarannya hingga ke tingkat desa dalam melakukan pengawasan semua tahapan Pilkada 2024.

Berbagai persoalan strategis dibahas dalam rapat tersebut, termasuk hambatan geografis dalam distribusi logistik, terutama di wilayah terpencil seperti Morowali Utara. Solusi yang diusulkan meliputi penggunaan helikopter atau pengiriman lebih awal ke wilayah yang sulit dijangkau.

Selain itu, isu politisasi SARA dan keterlambatan honorarium anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) juga menjadi perhatian. Meski demikian, secara umum, semua pihak melaporkan bahwa situasi di Sulawesi Tengah masih aman dan kondusif.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Laksma Totot Gumulyo menegaskan bahwa masukan dari berbagai pihak akan menjadi perhatian utama Kemenko Polkam, mengingat Pilkada ini berdampak pada stabilitas politik dan keamanan nasional.

“Kami akan memediasikan berbagai kendala yang disampaikan, termasuk keterlambatan honor, agar tidak menjadi gangguan yang menghambat proses pemilu. Hal ini harus segera diselesaikan,” ujar Totot.

Ia juga menjelaskan bahwa timnya akan terus melakukan pemantauan hingga pasca perhitungan suara selesai. Kemenko Polkam telah membentuk desk koordinasi Pilkada Serentak, yang terdiri dari 16 kementerian/lembaga serta Perludem sebagai lembaga eksternal, untuk memastikan keberhasilan agenda ini.

Totot juga menekankan pentingnya netralitas aparat pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam pelaksanaan Pilkada. “Semua pihak harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka tanpa berpihak, demi keberhasilan penyelenggaraan Pilkada,” tegasnya.

Pesan serupa disampaikan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menjaga suasana tetap kondusif.

“Pengawasan publik sangat penting agar Pilkada ini berjalan aman, damai, dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak,” tambahnya.

Totot juga meminta media untuk menyampaikan berita yang akurat dan tidak berpihak, serta menghindari penyebaran hoaks.

“Media memiliki peran besar dalam menjaga kualitas demokrasi kita,” tandasnya.

Reporter: Syahril Hantono