DONGGALA, METROSULAWESI.NET - Aliansi Masyarakat Donggala menilai KPU Donggala gagal dalam sosiasilaisi Pilkada Donggala tahun 2024.

“Kalau Demokrasi dikatakan berkualitas penyelengara (KPU Donggala) juga harus bagus dan berkuliatas,” kata saksi cagub nomor urut 3 Milhar, kepada wartawan usai mengkuti pleno rakpitulasi diobyek wisata Bone Bula, Kamis (5/12/2024).

Menurut politisi PDIP ini, KPU Donggala dalam melakukan pleno rekapitulasi hasil pilkada tidak memperhatikan lokasi atau tempat pelaksanaan. Kesannya hanya menggugurkan kewajiban mengikuti jadwal dan tahapan yang mereka buat.

Diketahui lokasi pleno rekapitulasi yang dilakukan KPU Donggala berada di pegunungan, tepatnya objek wisata Bone Bula, Kecamatan Banawa Tengah. Lokasinya jauh dari pemukiman warga, jarak dari kota Donggala (Banawa) kurang lebih 15 km.

“Tempat pleno rekapitulasi KPU Donggala tidak ada signal HP,bagaimana kita mau mengirim data? Sudah digenangi air hujan tempat pleno basah lagi kita, mana itu kah anggaran pilkada Dongagla 37 Miliar? Ucapnya lagi.

Selain persoalan lokasi pleno rekapitulasi yang dikritisi, Milhar juga menyinggung kinerja KPU Donggala utamanya dalam meningkatkan parisipasi pemilih pada pemilukada serentak 27 November 2024.

“Hasil sudah sangat jelas di pleno rekapitulasi, bahwa memang kinerja KPU Donggala dipertanyakan partisipasi pemilih sangat rendah, bukitnya ada 50 ribuan lebih masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Sebelumnya pada aksi Aliansi Masyarakat Donggala yang dipimpin Heri Soumena, dua komisioner KPU Donggala mengakui lemahnya proses sosialiasi jelang pilkada. 

Mizul, salah satu komisoner bidang sosialiasi KPU Donggala menyalahkan pemda yang lambat mencairkan dan NPHD.

“Kami sudah berupaya melakukan sosialiasi, cuma karena anggran NPHD lambat turun dari Pemda, anggaran 37 M yang diberikan pemda tidak ada gunanya kalau dipecah-pecah,” katanya saat beraudince dengan massa aksi Aliansi masyarakat Donggala pada 3 Desember 2024.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syahril Hantono