DONGGALA, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala menghitung kembali APBD 2025. Salah satunya memangkas anggaran yang kurang penting dan melakukan penghematan untuk membayar gaji P3K.

Dengan penghitungan kembali tersebut diperoleh kesimpulan bahwa APBD 2025 Donggala tidak defisit.

Kepala Badan Keuangan Pemkab Donggala, Yeni mengatakan, TIM TAPD Donggala sudah melakukan melalui zoom meeting pada 25 Desember 2024. 

“Di rapat tersebut kami melakukan penyesuaian kembali, memperhatikan hasil evaluasi provinsi dan kebutuhan P3K,” kata Yeni, Selasa 31 Desember 2024.

“Setelah disesuaikan dan dihitung kembali, dan melakukan penghematan APBD, tidak ada defisit APBD tahun 2025,” tambah Yeni.

Ditanya maksud penghematan APBD? Yeni mengatakan, penghematan yang dimaksud adalah memangkas program OPD berupa ATK, makan minum dan perjalanan dinas.

“Program makan minum setiap OPD kita pangkas, perjalanan dinas dan pengadaan ATK kita hilangkan. Hanya saja saya lupa total angka pastinya,” jawabannya.

Yeni mengaku rapat penghitungan ulang APBD 2025 tersebut tidak menghadirkan anggota Banggar DPRD Donggala.

“Tidak ada unsur pimpinan DPRD atau anggota Banggar yang hadir, karena memang rapatnya intrenal di tim TAPD saja, setelah itu hasil rapat disampaikan ke DPRD untuk dibuatkan keputusan Pimpinan,” kata Yeni.

Dikatakan, rapat penghitungan kembali APBD 2025 diikuti oleh Sekdakab Donggala, Rustam Efendi selaku ketua TAPD, kepala Bappeda Gosyal, Kepala BKPSDM Isngadi, Sekeretaris BPKAD Fikri labajo, Kepala Inspektorat Hasan, dan Asisten II Pemkab Donggala, Sofyan malaba.

“Jadi yang perlu diketahui pembiayaan untuk P3K berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, fungsional, beras, pembulatan gaji, kesehatan, kecelakaan, dan kematian,” sebutnya.

“Ambang batas defisit itu hanya 2,5% saja, APBD Donggala tidak defisit,” tutupnya.

Sebelumnya, APBD 2025 Donggala sempat jadi polemik. Menyusul pernyataan Ketua DPRD Donggala, Moh Taufik yang menyebutkan APBD 2025 Donggala defisit. 

Informasi tersebut ditanggapi oleh Pj Bupati Donggala, Rifani Pakamundi. Dia membantah dan memerintahkan jajarannya agar melakukan penghitungan kembali angka defisit yang dimaksud.

“Kok tiba-tiba defisit? Pada saat pembahasan bersama DPRD tidak pernah disinggung, pembahasan APBD sudah selesai, tinggal menunggu asistensi Gubernur,” kata Rifani, 24 Desember.

“Defisit yang mana? Dikatakan defisit apanya? Mari kita hitung ulang saya akan mengundang kembali duduk bersama mana defisitnya nanti kita liat,” ucapnya lagi.

Diketahui salah satu penyabab APBD defisit tahun 2025 karena beban APBD dalam pembiayaan gaji P3K tahun 2024 berjumlah tiga ribuan lebih (Rp81 miliar hanya membayar enam bulan saja), ditambah lagi P3K tahun 2021-2023 yang totalnya berjumlah dua ribuan lebih (membutuhkan uang Rp120 miliar).

“Ada sekitar Rp120 miliar uang yang harus kita cari untuk membayar P3K tahun 2021-2023, kalau P3K tahun 2024 anggaran dari pusat hanya Rp81 miliar tapi hanya mampu membayar sampai enam bulan saja, sisa 6 bulan kemudian pemda yang bayar,” kata Kepala Badan Keuangan Yeni.

Polemik defisit APBD 2025 berlanjut lagi pada saat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan politisi Gerindra Aziz Rauf yang juga wakil ketua II DPRD menyebut saat paripurna pengantar keuangan tahun 2025 Pj Bupati tidak menyebut penganggaran P3K tahun 2025.

Reporter: Tamsyir Ramli 
Editor: Udin Salim