PALU, METROSULAWESI.NET - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah, Novalina, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Implementasi dan Keberlanjutan Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri, Suhajar Diantoro, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Hadir secara langsung dalam pembukaan acara tersebut, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, La Ode Ahmad P. Bolombo, serta Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa, Mohammad Noval. Kegiatan ini juga diikuti oleh Pj. Gubernur dari berbagai daerah, para pejabat tinggi Kemendagri, serta Kepala OPD terkait dari berbagai provinsi. Para bupati dan kepala desa dari seluruh Indonesia turut berpartisipasi secara online.

Acara ini diawali dengan peluncuran Program Learning Management System dan penyerahan akun LMS Pamong Desa kepada perwakilan dari pemerintah provinsi, yang diwakili oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Pj. Gubernur Kalimantan Selatan, dan Pj. Gubernur Papua Selatan. Akun-akun tersebut nantinya akan diserahkan kepada masing-masing pemerintah desa.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, menekankan pentingnya dukungan dari pimpinan daerah, ketersediaan infrastruktur internet, dan partisipasi aktif pamong desa untuk menyukseskan LMS.

“Pelaksanaan LMS sangat bergantung pada kekuatan sinyal dan ketersediaan jaringan internet, karena LMS merupakan media pembelajaran bagi pamong desa dan masyarakat,” jelas Suhajar.

Suhajar juga mengingatkan pentingnya pemerataan infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebutkan bahwa melalui proyek Palapa Ring dan dukungan Kemenkominfo, pembangunan jaringan internet hingga pelosok desa secara bertahap akan terus dioptimalkan untuk mendukung kelancaran LMS.

Melalui LMS ini, pemerintah berharap setiap desa dapat memiliki daya saing yang kuat dan menciptakan lingkungan yang menarik bagi penduduknya. Suhajar menekankan agar desa tidak mengalami kekosongan penduduk akibat urbanisasi berlebihan, yang bisa berdampak negatif pada keberlangsungan kehidupan desa di masa mendatang.

Di akhir sambutannya, Suhajar kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pamong desa dalam mendukung LMS, dengan harapan program ini dapat memicu kemandirian desa.

“Desa mandiri adalah desa yang tidak bergantung pada dana transfer pusat, namun mampu mengatur masa depannya sendiri,” tegas Suhajar, mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah, Novalina, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut panduan pelaksanaan LMS sebelum melakukan implementasi di Sulawesi Tengah.

“Kami akan pelajari aturan pelaksanaannya agar dukungan yang diberikan benar-benar dapat memberikan manfaat kepada pemerintahan dan masyarakat desa,” ujar Novalina. (ril/*)