POSO, METROSULAWESI.NET - Pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan program perhutanan sosial sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. 

Di beberapa daerah sudah terbukti, program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Demikian penegasan pejabat di Bapelitbangda Poso Iryawan Aco Antawirya, kepada Metrosulawesi Kamis (21/11) di sela-sela workshop penyusunan roadmap kelompok kerja percepatan perhutanan sosial di Bapelitbangda Poso.

Kegiatan selama dua hari melibatkan semua kelompok perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Poso beserta camat dan Pemdes. Terlaksana atas dukungan Pemda Poso, KPH Sintuwu Maroso Poso, Pokja Perhutanan Sosial Poso, The Asia Foundation, NTFP Indonesia, Yayasan Panorama Alam Lestari dan Sikola Mombine.

Yopi Hari Direktur Y.PAL Poso mengatakan, perhutanan ini belum menjadi pemahaman bersama, baik ditingkatkan pemerintah desa maupun kecamatan, sehingga melakukan penguatan kapasitas perencanaan daerah, hingga pengolahan hutan strategis melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Program perhutanan sosial, diharapkan bisa menunjang kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan serta menjaga kelestarian hutan sehingga keberadaan hutan bisa tetap lestari khususnya di Kabupaten Poso,” tandasnya.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Syahril Hantono