MENGAWALI Sambutan Selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2019-2024, saya mengajak kepada para hadirin sekalian untuk tiada hentinya mengucapkan Puji dan Syukur atas limpahan Rahmat dari Allah SWT. Atas izin Allah SWT kita dapat berkumpul di Gedung Wanita Bidarawasia  Palu, menghadiri Pelantikan “Para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2024-2029, sekaligus Pisah-Sambut antara Anggota DPRD Provinsi Sulteng periode 2019-2024 dan Anggota DPRD Provinsi Sulteng periode 2024-2029”.

Izinkanlah saya selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan Selamat Menjalankan Amanah Rakyat, Semoga Keberkahan, Lindungan dan Keafiatan bagi yang akan menjalankannya, melanjutkan masa baktinya. Selamat Berkiprah di tempat lain bagi para sahabat anggota DPRD Sulteng periode 2019-2024. Persahabatan kita selama ini tak akan pernah putus oleh berakhirnya periode pengabdian. Ladang pengabdian di tempat lain menanti peran dan sumbangsih kita semua pada daerah yang kita cintai ini.

Pada periode jelang akhir masa bakti selaku Ketua DPRD Provinsi Sulteng periode 2019-2024, saya mengajak kita semua memberikan perhatian khusus pada kinerja pembangunan Provinsi Sulteng. Pertama, pada 2024 Triwulan II, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sulteng mencapai 10,49 persen. Angka ini merupakan tertinggi keempat setelah Provinsi Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara. Capaian tersebut berada di bawah target Tahun 2024 yang diperkirakan mencapai 10,80 persen. Kontribusi perekonomian Sulteng dalam perekonomian nasional menurun dari 1,69 persen menjadi 1,60 persen, dan kontribusi perekonomian Sulteng dalam perekonomian Pulau Sulawesi menurun dari 23,87 persen menjadi 23 persen.

Kedua, pada Agustus 2024, Sulteng kembali mengalami deflasi sebesar -0,25 persen. Hal ini mengindikasikan kurang baik bagi masyarakat. Harga kebutuhan masyarakat secara umum semakin murah yang ditunjukkan dengan deflasi di tingkat -0,25 persen dari bulan Juli 2024. Pada Agustus 2024, inflasi tahunan Sulteng tercatat sebesar 2,14 persen dan year to date sekitar -0,22 persen, serta semakin mendekati tingkat inflasi nasional. Komoditas tomat, bawang merah, dan daging ayam ras menjadi penyumbang terbesar deflasi di bulan Agustus dan menunjukkan kembali penurunan harga dari bulan lalu. Harga beras Sulteng cenderung stabil jika dibandingkan dengan 3 bulan ke belakang. Namun, indikasi kurang baik adalah melemahnya daya beli masyarakat terutama kelas menengah Sulteng. Selain itu, Kabupaten Tolitoli selalu mempunyai inflasi tertinggi di empat daerah rujukan, menunjukkan adanya masalah stabilitas harga di Kabupaten Tolitoli.

Ketiga, untuk pertama kalinya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai kategori “tinggi”, meningkat dari 69,79 poin pada 2021 menjadi 70,28 poin pada 2022 dan 71,66 poin di Tahun 2023, melampaui target Tahun 2023 sebesar 69,87 poin. Namun, capaian ini masih semu karena belum didukung oleh investasi sumberdaya manusia pada dimensi Pendidikan dan kesehatan, tetapi didukung oleh investasi ekonomi yang tercermin pada besarnya pendapatan perkapita disesuaikan. Investasi ekonomi inilah yang 85 persen kembali kepada pemiliknya, sebaliknya, hanya 15 persen tinggal di daerah penyedia. Kita hanya akan menjadi comprador atau pelayan atas investasi asing.

Keempat, Angka kemiskinan menurun dari 12,41 persen pada 2023 menjadi 11,77 persen pada Tahun 2024. Namun, capaian ini masih berada di atas target penurunan angka kemiskinan 7,65 persen di tahun tersebut. Saya mengapresiasi Kota Palu dan Kabupaten Banggai yang telah mencapai kemiskinan di bawah dua digit masing-masing sebesar 5,94 persen dan 6,56 persen. Tetapi, saya perlu mengingatkan kedua daerah agar kebijakan anti kemiskinan dilanjutkan terus karena Kota Palu dan Kabupaten Banggai menghadapi fase “Kemiskinan Alamiah”, yang kecenderungannya melandai. Saya mengusulkan pada semua daerah menjalankan program dan kegiatan anti kemiskinan tematik dan spasial. Tematik maksudnya menyasar pada rumah tangga perempuan, petani, nelayan, difabel dan spasial maksudnya menyasar pada kantong-kantong kemiskinan di pingiran Kota Palu, wilayah utara Banggai dan semenanjung Tompotika: Nuhon, Pagimana, Balantak Raya, maupun di wilayah kantong kemiskinan di daerah saudara. Tentu komitmen anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulteng menyasar pula daerah tersebut. Pada sisi kemiskinan ekstrim, Kabupaten Banggai tak perlu berkecil hati karena pada 2023 telah mencapai kemiskinan ekstrim 0 persen, lalu di Tahun 2024 muncul lagi kemiskinan ekstrim 1,15 persen. Realitas ini akan menantang Kabupaten Banggai berkreasi dan berinovasi program spesifik dan lokal.  

Kelima, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Tahun 2024 mencapai 3,15 persen meningkat dari 2,95 persen pada 2023. Hal ini berkontribusi negatif pada kinerja perekonomian makro Sulteng, terutama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai tingkat tertinggi mencapai 6,84 persen. Hal ini berarti ada yang keliru strategi Pendidikan di hulu dan peciptaan lapangan kerja di hilir, yang berarti ada missing-link dunia akademik dan dunia industri.

Keenam, Ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sulteng yang ditunjukkan oleh Koefisien Gini menurun dari 0,304 poin pada 2023 menjadi 0,301 poin pada 2024. Hal ini bermakna bahwa ada 1 persen penduduk Sulteng menguasai 30,1 persen kekayaan daerah Sulteng. Ketimpangan ini diikuti pula oleh ketimpangan yang sangat tinggi atas pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur Sulteng yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson mencapai 1,52 poin.

Ketujuh, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebaiknya meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini patut saya garis bawahi karena daerah kita menghadapi masalah perubahan iklim. Mapbiomas Indonesia melaporkan bahwa Hutan Sulteng yang hilang telah mencapai 14.841 hektar atau setara dengan 18.000 lapangan sepak bola. Indeks Tutupan Hutan merupakan pembentuk IKLH. Berkurangnya fungsi hutan menyebabkan bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Selama periode 2010-April 2024, suhu di Sulteng meningkat 1,2 derajat Celcius. Periode April 2023-April 2024, suhu di Kota Palu meningkat 0,6 derajat Celcius. Di Tahun 2024, Pemerintah Pusat menggelontorkan dana APBN melalui kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura masing-masing sebesar Rp7,97,- miliar dan Rp5,22,- miliar. Namun, pengalaman Tahun 2023 menunjukkan realisasinya 23,6 persen digunakan untuk perjalanan dinas, sehingga Pemerintah Pusat harus menggeser belanja Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Sulteng.

Kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulteng terus menunjukkan prestasi yang luar biasa, melampaui rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi di Sulteng berdasarkan jenis lapangan usaha memang lebih banyak dipengaruhi oleh Sektor Pertanian dan Kehutanan, Industri Pengolahan, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian. Laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Pertambangan dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun sebaliknya, kontribusi Sektor Pertanian terhadap perekonomian yang merupakan sektor strategis terus mengalami penurunan. Sektor-sektor di atas berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, mengingat wilayah Sulteng memiliki komoditas sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan banyak dilirik oleh para investor untuk mendirikan pabrik pengolahan.

Sektor Industri Pengolahan menempati posisi terbesar kontribusinya dalam perekonomian Sulteng mencapai 53,37 persen pada Agustus 2024. Laju pertumbuhannya mencapai 43,15 persen tertinggi kedua setelah Sektor Real Estate yang laju pertumbuhannya mencapai 168,80 persen. Sumbangan Penerimaan Pajak dari Sektor Industri Pengolahan meningkat Rp2,49,- triliun pada Agustus 2023 menjadi Rp3,56,- triliun pada Agustus 2024. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian menempati posisi keempat mencapai 4,39 persen berada di bawah kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 13,84 persen dan sumbangan Penerimaan Pajak meningkat dari Rp844,97,- miliar pada Agustus 2023 menjadi Rp897,72,- miliar pada Agustus 2024.  

Hal ini sebenarnya menyimpan masalah kerentanan pada kelembagaan sosial ekonomi yang berujung pada immiserizing growth atau pertumbuhan membenamkan sebagai ciri khas daerah-daerah pertambangan yang menerima kutukan sumberdaya, di luar ancaman runtuhnya pranata sosial dan degradasi lingkungan berkelanjutan. Kekeliruan dalam pembangunan adalah meninggalkan Pembangunan Pertanian dalam arti luas serta kurang memperhatikan dampak ke belakang dan dampak ke depan pembangunan pertanian. Jikapun ada pembangunan, sifatnya hanya instan dan project oriented, menjadikan petani dan nelayan sebagai obyek pembangunan, bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan.

Saat ini, penduduk Sulawesi Tengah didominasi oleh Generation-X berusia 40-59 tahun mencapai 959.080 jiwa atau 26,01 persen, diikuti oleh Generasi Milenial berusia 25-39 tahun sebanyak 78.020 jiwa atau 21,34 persen dan Generasi Z berusia 10-24 tahun sebanyak 779.580 jiwa atau 21,14 persen. Kita tidak menginginkan Bonus Demografi ini lewat begitu saja seperti dialami Thailand karena friksi politik atau kegagalan Venezuela memanfaatkan Bonus Demografi karena Presiden Nicholas Maduro salah urus anggaran negara di negeri terkaya deposit minyak bumi. Saatnya Pemerintah Provinsi Sulteng mempunyai peta jalan pemanfaatan Bonus Demografi.

Pada kesempatan ini, saya ingin menitip empat pesan pada para anggota DPRD Provinsi Sulteng periode 2024-2029. Pertama, di awal masa bakti saudara, Provinsi Sulawesi Tengah akan memasuki fase penduduk menua (ageing population). Hal ini ditandai dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2023 menunjukkan adanya 307.133 jiwa penduduk lanjut usia atau proporsinya mencapai 9,63 persen. Saat ini terdapat 18 provinsi yang telah memasuki fase penduduk menua atau bila 10 persen penduduknya telah berada di atas usia 60 tahun. Al—Qur’aan Surah Luqman sudah mengajarkan kita bagaimana memperlakukan orang tua kita dengan bijak. Kedua, data yang sama menunjukkan bahwa ada 69.632 jiwa penduduk disabilitas di daerah kita atau proporsinya 2,18 persen dari populasi. Setiap orang berpotensi menjadi difabel. Ketiga, situs https://portalpk.bkkbn.go.id menunjukkan bahwa ada 712.223 jiwa atau 26,78 persen penduduk Sulteng belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional. Keempat, data tersebut menunjukkan pula ada 208.930 atau 67,99 persen anak usia 19-24 tahun yang tidak mengecap jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu, negara wajib hadir memberikan layanan pada mereka. Luncurkanlah program-program inklusif pada mereka, sehingga mereka dapat merasakan makna pembangunan di daerah yang kita cintai ini.  

Last but not least, atas nama pribadi, keluarga, dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, saya memohon maaf, sekiranya di masa bakti saya, baik terhadap para Wakil Ketua, Ketua-Ketua Komisi, Ketua-Ketua Fraksi, anggota DPRD, Pemerintah Provinsi Sulteng, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para anggota DPRD periode 2019-2024, sekali lagi sudilah kiranya saya dimaafkan.

Pada hari ini pula, Rabu, 25 September 2024, saya menyerahkan amanah Ketua DPRD periode 2019-2024 kepada Ketua DPRD periode 2024-2029.

*) Ketua DPRD Provinsi Sulteng Periode 2019-2024