Pada 19 Juni 2024, rutin setiap pekan ketiga pada bulan berjalan, jajaran Kementrian Keuangan di Provinsi Sulteng melaksanakan Rapat Koordinasi Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional. Rakor tersebut bertujuan mengukur realisasi kinerja fiskal di masing-masing daerah. Sejak awal 2024, kinerja fiskal ditandai dengan dominasi melampaui 50 persen baik kontribusi Penerimaan Negara maupun kontribusi struktur perekonomian Sulteng. Hal ini merupakan buah dari hilirisasi. Namun, hilirisasi tanpa dibarengi industrialisasi tidak cukup. Industrialisasi bersamaan lahir dengan saudara kembarnya yakni urbanisasi-migrasi. Bila hilirisasi menimbulkan dampak rambatan berupa degradasi lingkungan alam, maka berakhirlah pada nihilisasi pembangunan

.

Kinerja Penerimaan Negara Mei 2024

Penerimaan negara berupa Penerimaan Perpajakan yang ditargetkan melalui masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berkantor di Provinsi Sulawesi Tengah yakni KPP Pratama Palu meliputi wilayah kerja Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong. KPP Pratama Tolitoli mencakup wilayah kerja Kabupaten Tolitoli dan Buol, KPP Pratama Poso beroperasi di Kabupaten Morowali mencakup Kabupaten Poso, Morowali, Morowali Utara, Tojo Una-Una. KPP Pratama Luwuk mempunyai wilayah operasi kerja Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut. KPP Pratama Palu ditarget penerimaan negara akan mencapai Rp2,10,- triliun, lalu KPP Pratama Luwuk ditargetkan akan mencapai Rp712,05,- miliar, disusul KPP Pratama Poso yang ditargetkan penerimaan negara akan mencapai Rp5,47,- triliun, serta KPP Pratama Tolitoli ditargetkan Penerimaan Negara dari sektor perpajakan mencapai Rp460,01,- miliar. Adapun realisasi tertinggi dicapai oleh KPP Pratama Poso yang sampai pada 31 Mei 2024 Penerimaan Perpajakannya mencapai Rp2.549,20,- miliar (Rp2,55,- triliun) atau proporsinya dari target yang ditetapkan yakni 46,62 persen. Selanjutnya, Penerimaan Perpajakan terbesar kedua dicapai oleh KPP Pratama Wilayah Kerja Kota Palu mencapai Rp845,36,- miliar atau proporsinya mencapai 40,32 persen dari target sebesar Rp2.096,51,- miliar (Rp2,10,- triliun). Penerimaan Perpajakan terbesar ketiga dicapai oleh KPP Pratama Luwuk mencapai Rp281,24,- miliar atau proporsinya sebesar 39,50 persen dari target Tahun 2024 sebesar Rp712,05,- miliar. Realisasi Penerimaan Perpajakan terendah secara absolut dicapai oleh KPP Pratama Tolitoli sebesar Rp156,46,- miliar atau proporsinya mencapai 34,01 persen dari target Penerimaan Negara pada wilayah kerja KPP Pratama Tolitoli yakni Rp460,01,- miliar. Secara umum, Penerimaan Negara di Sulteng pada 31 Mei 2024 mencapai Rp3.832,26,- miliar atau 43,87 persen dari target Rp8.736,19,- miliar (Rp8,74,- triliun). Laju pertumbuhan Peneriman Perpajakan per 31 Mei 2024 mencapai 31,85 persen, serta selama Mei 2023-Mei 2024, terjadi kenaikan dari Rp2.906,43,- miliar  (Rp2,91,- triliun) pada 31 Mei 2023 menjadi Rp3.832,26,- miliar  (Rp3,83,- triliun) pada 31 Mei 2024 atau terjadi kenaikan sebesar 2,33 persen lebih rendah ketimbang periode April 2023-April 2024 mencapai 2,40 persen..

Pada Mei 2024, Kontribusi terbesar Penerimaan Pajak berasal dari Pajak penghasilan Non Migas mencapai Rp2.563,33,- miliar atau terjadi kenaikan terhadap Penerimaan Perpajakan dari Mei 2023 sebesar Rp651,61,- miliar atau kenaikannya mencapai 2,47 persen lebih tinggi capaiannya dari periode April 2023-April 2024 yang hanya sebesar 2,40 persen. Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami juga kenaikan dari Rp969,77,- miliar pada Mei 2023 menjadi Rp1.235,09,- miliar (Rp1,23,- triliun) pada Mei 2024 atau terjadi kenaikan sebesar 2,04 persen lebih rendah kenaikannya ketimbang periode April 2023-April 2024 yang mencapai 2,34 persen. Selanjutnya, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Mei 2024 mencapai Rp12,28,- miliar meningkat dari Rp3,60,- miliar pada Mei 2023, atau terjadi peningkatan sebesar 10,77 persen.

Kontribusi Penerimaan terbesar dan proporsinya dominan berasal dari Sektor Industri Pengolahan yang pada Mei 2024 mencapai Rp2.285,92,- miliar (Rp2,29,- triliun) meningkat dari Rp1.496,65,- miliar (Rp1,50,- triliun) atau terjadi kenaikan sebesar 3,59 persen, namun lebih rendah dari laju kenaikan pada periode April 2023-April 2024 mencapai 3,93 persen. Proporsi sektor industri pengolahan pada Mei 2024 mencapai 53,73 persen, lebih rendah dari proporsinya pada April 2024 yang mencapai 58,28 persen dalam struktur 10 sektor yang memberikan Penerimaan Pajak di Provinsi Sulteng. Selanjutnya, dominasi Sektor Industri Pengolahan tersebut diikuti oleh Penerimaan Negara dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang pada Mei 2024 mencapai Rp571,98,- miliar atau meningkat dari Rp484,84,- miliar pada Mei 2023 atau terjadi peningkatan sebesar 1,39 persen. Kenaikan tersebut lebih tinggi realisasinya dari periode April 2024 mencapai Rp450,72,- miliar, meningkat dari Rp409,66,- miliar pada April 2023 atau terjadi kenaikan sebesar 0,80 persen. Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 17,97 persen. Kedua sektor ini sepatutnya memberikan dampak ganda bagi perekonomian Sulteng asalnya sifatnya menyerap banyak tenaga kerja. Namun, adanya hilirisasi nikel hanya memberikan nilai tambah kurang berarti pada perekonomian Sulteng karena Kawasan industri bersifat pada modal. Nikel relatif belum mendatangkan apa-apa bagi perekonomian Sulteng. Hilirisasi patut dibarengi industrialisasi. Namun, hilirisasi justru melahirkan saudara kembar industrialisasi yakni urbanisasi dan migrasi menuju Kabupaten Morowali dan Morowali Utara sehingga menimbulkan nihilisasi penciptaan lapangan kerja, brain-drain, brain-loss, backwash effect dan menimbulkan degradasi lingkungan pesisir Teluk Tomori dan Teluk Tolo. Kontribusi Sulteng dalam perekonomian nasional hanya mencapai 1,64 persen dan perekonomian Sulawesi mencapai 23,87 persen.

Sektor ketiga yang memberikan kontribusi Penerimaan Perpajakan Tertinggi yaitu Sektor Administrasi Pemerintahan yang Perpajakannya meningkat dari Rp294,18,- miliar pada Mei 2023 meningkat menjadi Rp359,56,- miliar atau terjadi peningkatan 1,69 persen. Kenaikan ini, justru lebih rendah dari kenaikan pada periode April 2023-April 2024 yang meningkat dari sebesar Rp209,35,- miliar pada April 2023 menjadi Rp260,84,- miliar pada April 2024 atau terjadi kenaikan sebesar 1,85 persen. Kegiatan administrasi pemerintahan yang kegiatannya fokus di dalam wilayah Sulawesi Tengah menjadi pendorong perputaran perekonomian Sulteng khusus di sektor rumah tangga, usaha swasta, belanja pemerintah sehingga diusahakan betul agar capital inflow menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi ketimbang capital outflow seperti perjalanan dinas keluar Sulteng yang justru menjadi pendorong kegiatan ekonomi daerah yang memang sudah maju seperti Daerah Khusus Jakarta, Bali. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kontribusi ekonomi Sulteng stagnan pada 1,64 persen dalam perekonomian nasional walaupun, Kawasan industri berbasis logam dasar sangat atraktif di Morowali dan Morowali Utara. Laju pertumbuhan Sektor Administrasi Pemerintah selama Mei 2023-Mei 2024 mencapai 22,22 persen.

Sektor penyumbang keempat Penerimaan Negara adalah Sektor Real Estat. Penerimaan pajak dari sektor ini meningkat dari Rp54,33,- miliar pada Mei 2023 menjadi Rp200,88,- miliar pada Mei 2024 atau terjadi kenaikan sebesar 11,51 persen. Atraktivitas sektor ini bersifat musiman karena didorong oleh pembangunan perumahan khususnya hunian tetap pasca bencana 28 September 2018. Laju pertumbuhan sektor tertinggi di Sulteng mencapai 269,77 persen. Capaian ini lebih rendah ketimbang realisasi laju pertumbuhan April 2023-April 2024 yang mencapai 359,99 persen. Hal ini tentu saja memberikan multiplier effect pada sektor lain seperti bahan bangunan dalam sektor konstruksi, industri antara seperti semen, sub sektor penggalian batuan pasir non logam,sub  sektor transportasi, sektor listrik, air dan gas, dan sektor lainnya.

Sektor penyumbang kelima Penerimaan Negara adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian. Penerimaan negara dari sektor ini mencapai Rp185,35,- miliar pada Mei 2024 meningkat dari Rp111,64,- miliar pada Mei 2023 atau terjadi kenaikan sebesar 4,32 persen. Laju kenaikan sektor ini mencapai 66,02 persen, merupakan laju pertumbuhan tertinggi ketiga setelah Sektor Real Estat 269,77 persen dan Sektor Pengadaan Listrik, Air dan Gas yang mencapai 76,05 persen.

Pengadaan Listrik, Air dan Gas, dan Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan dua sektor dengan kontribusi terendah. Kontribusi penerimaan pajak dari sektor Pengadaan Listrik, Air dan gas meningkat dari Rp32,74,- miliar pada Mei 2023 menjadi Rp57,64,- miliar pada Mei 2024 atau terjadi peningkatan sebesar 4,83 persen. Kenaikan tersebut lebih rendah dari periode April 2023-April 2024. Penerimaan negara dari sektor ini meningkat dari Rp28,79,- miliar pada April 2023 menjadi Rp51,49,- miliar pada April 2024 atau terjadi kenaikan sebesar 4,96 persen. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak dari sektor Transportasi dan Pergudangan meningkat dari Rp48,09,- miliar pada Mei 2023 menjadi Rp63,85,- miliar pada Mei 2024 atau terjadi kenaikan sebesar 2,39 persen. Laju kenaikan penerimaan negara dari sektor transportasi dan pergudangan ini lebih tinggi dari laju kenaikan penerimaan negara periode April 2023-April 2024. Sektor transportasi dan pergudangan meningkat dari Rp38,81,- miliar pada April 2023 menjadi Rp51,09,- miliar pada April 2024 atau terjadi kenaikan sebesar 2,32 persen. Kontribusi kedua sektor ini paling rendah pada Mei 2024 masing-masing mencapai 1,35 persen dan 1,50 persen. Sedangkan pada April 2024, kontribusi masing-masing sektor ini mencapai 1,48 persen dan 1,47 persen, dalam PDRB Sulteng, walaupun pertumbuhannya masing-masing pada Mei 2024 mencapai 76,06 persen bagi Sektor Listrik, Air, Gas dan 32,77 persen bagi Sektor Transportasi dan Pergudangan yang pada April 2024, masing-masing sektor ini berkontribusi 78,86 persen dan 31,64 persen. Perbedaannya terletak pada April 24, Sektor Transportasi dan Pergudangan menempati posisi kesepuluh sedangkan pada Mei 2024, Sektor Pengadaan Listrik, Air dan Gas menempati posisi kesepuluh, dan Sektor Transportasi dan Pergudangan berada setingkat di atasnya.

Kinerja APBN di Sulteng Mei 2024

Target Pendapatan Negara dalam APBN Regional Sulteng pada 2024 mencapai Rp11.489,- miliar (Rp11,49,- triliun). Realisasinya hingga Mei 2024 mencapai Rp4.596,6,- miliar (Rp4,60,- triliun) atau proporsinya mencapai 40,03 persen. Hal ini didukung oleh realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp4.178,2,- miliar atau proporsinya mencapai 38,44 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp420,4,- miliar atau proporsinya mencapai 67,71 persen.

Sebaliknya, target Belanja Negara di Provinsi Sulteng mencapai Rp25.695,7,- miliar yang realisasinya pada Mei 2024 mencapai Rp9.795,6,- miliar atau proporsinya mencapai 38,12 persen. Belanja terbesar dalam Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang ditargetkan mencapai Rp7.371,1,- miliar yang realisasinya mencapai Rp2.891,4 miliar pada Mei 2024. Proporsi terbesar BPP tersebut adalah Belanja Barang yang targetnya mencapai Rp3.234,7,- miliar yang realisasinya sampai dengan Mei 2024 mencapai Rp1.354,4,- miliar atau proporsinya mencapai 41,87 persen. Belanja Pegawai menempati posisi kedua dalam BPP yang targetnya mencapai Rp2.623,7,- yang realisasinya mencapai Rp1.143,4,- miliar atau proporsinya mencapai 43,58 persen. Pada sisi Belanja Barang, mempunyai target Rp3.234,7,- miliar yang realisasi mencapai Rp1.354,4,- miliar atau proporsinya mencapai 41,87 persen. Hal ini didorong oleh adanya kegiatan persiapan Pilkada pada 27 November 2024.

Transfer ke daerah di Tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp18.324,6,-. Realisasinya hingga Mei 2024 mencapai Rp6.904,2,- miliar atau proporsinya mencapai 37,68 persen. Dana pembangunan tersebut mencakup pertama, Dana Perimbangan ditargetkan mencapai Rp16.741,7,- miliar. Adapun realisasinya mencapai Rp6.092,4,- miliar atau proporsinya mencapai 36,39 persen. Kedua, Dana Insentif Daerah (DID) mencapai Rp63,7,- miliar yang realisasinya hingga Mei 2024 mencapai Rp28,3,- miliar atau proporsinya mencapai 44,47 persen. Ketiga, Dana Desa ditargetkan mencapai Rp1.519,1,- miliar yang realisasinya hingga Mei 2024 mencapai Rp783,- miliar atau proporsinya realisasinya pada Mei 2024 telah mencapai Rp51,54 persen. Dalam komponen pertama yakni Dana Perimbangan, terdapat Komponen Dan Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang anggarannya mencapai Rp1.655,4,- miliar yang pada April 2024 belum terealisasi menunggu Petunjuk Tehnis yang akan dikeluarkan oleh Kementrian Tehnis. Pada Mei 2024, realisasi DAK Fisik tersebut mencapai Rp41,4,- miliar atau proporsinya mencapai 2,5 persen. Target DAK Non Fisik mencapai Rp2.106,9,- miliar, hingga 31 Mei 2024 terealisasi mencapai Rp757,4,- miliar atau proporsinya mencapai 35,95 persen. DBH ditargetkan sebesar Rp2.890,4,- miliar, yang realisasinya per 31 Mei 2024 mencapai Rp1.091,7,- atau proporsinya mencapai 37,77 persen. Sedangkan DAU ditargetkan sebesar Rp10.089,- miliar yang realisasi per 31 Mei 2024 mencapai Rp4.202,- atau proporsinya mencapai 41,65 persen.

Kinerja APBD Mei 2024: Ketika Belanja Penggerak Ekonomi Sulteng

Target Pendapatan Daerah di Provinsi Sulteng mencapai Rp24.887,36,- miliar di Tahun 2024. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Mei 2024 mencapai Rp5.502,44,- miliar atau proporsinya mencapai 22,11 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp4.455,21,- miliar, namun realisasinya hingga Mei 2024 hanya Rp557,02,- atau proporsinya mencapai 12,50 persen. Dalam komponen PAD tersebut terdapat pertama, Pajak Daerah yang ditargetkan mencapai Rp2.559,4,- miliar. Namun, realisasinya hingga Mei 2024 baru mencapai Rp380,06,- miliar atau proporsinya mencapai 14,85 persen. Kedua, Retribusi Daerah yang ditargetkan mencapai 487,31,- miliar, namun, realisasinya baru mencapai Rp83,40,- miliar atau proporsinya mencapai 17,11 persen. Ketiga, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang di dalam RPJMD oleh Gubernur menjadi andalan PAD yang ditargetkan mencapai Rp278,90,- miliar belum terealisasi. Keempat, PAD yang Sah ditargetkan mencapai Rp1.129,6,- miliar (Rp1,13,- triliun). Realisasinya mencapai Rp93,55,- miliar atau proporsinya mencapai 8,28 persen.

Komponen Pendapatan Transfer ditargetkan mencapai Rp20.243,5,- miliar (Rp20,24,- triliun), namun, realisasinya hingga Mei 2024 baru mencapai Rp4.941,98,- miliar atau proporsinya baru mencapai 24,41 persen. Komponen Lain-Lain kekayaan Daerah yang Sah ditargetkan mencapai Rp186,62,- miliar, namun, realisasinya baru mencapai Rp3,42,- miliar atau proporsinya mencapai 1,85 persen.

Belanja Daerah ditargetkan mencapai Rp26.580,12,- miliar. Realisasinya pada Mei 2024 baru mencapai Rp4.758,94,- miliar atau proporsinya mencapai 17,90 persen. Belanja tersebut didominasi oleh sub komponen Belanja Operasi yang ditargetkan mencapai Rp18.409,59,- (Rp18,41,- triliun), namun, realisasi Belanja Operasi baru mencapai Rp4.087,- miliar (Rp4,09,- triliun) atau proporsinya baru mencapai 22.20 persen. Dalam Belanja Operasi ini, terdapat Belanja Pegawai yang ditargetkan mencapai Rp9.890,78,- miliar (Rp9,89,- triliun), namun, realisasinya hingga Mei 2024 baru mencapai Rp2.746,55,- miliar dari target Belanja Pegawai mencapai Rp9.890,78,- miliar atau proporsinya mencapai 27,77 persen.  Belanja Barang dan Jasa menempati posisi kedua terbanyak yang ditargetkan mencapai Rp7.164,55,- miliar. Hingga Mei 2024, realisasi belanja ini baru mencapai Rp999,63,- miliar atau proporsinya mencapai 13,95 persen. Belanja Hibah berada pada posisi ketiga yang ditargetkan mencapai Rp1.222,74,- miliar (Rp1,22,- triliun) atau proporsinya hingga Mei 2024 mencapai 26,21 persen. Belanja Bantuan Sosial ditargetkan mencapai Rp117,- miliar, namun realisasinya baru mencapai Rp14,80,- miliar atau proporsinya mencapai 12,65 persen.

Komponen kedua dalam Belanja Daerah adalah Belanja Modal yang pada Tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp4.563,- miliar (Rp4,56,- triliun). Realisasinya hingga Mei 2024 baru mencapai Rp357,95,- miliar atau proporsinya mencapai 7.84 persen. Komponen ketiga dalam Belanja Daerah adalah Belanja Tidak Terduga yang ditargetkan mencapai Rp113,77,- miliar. Realisasinya hingga Mei 2024 mencapai Rp9,22,- miliar atau proporsinya mencapai 8,11 persen. Komponen keempat dalam Belanja Daerah adalah Belanja Transfer yang ditargetkan mencapai Rp3.493,76,- miliar (Rp3,49,- triliun). Realisasinya hingga Maret 2024 baru mencapai Rp304,77,- miliar atau proporsinya mencapai 8,72 persen.

Pagu defisit di Tahun 2024 mencapai minus Rp1.692,77,- miliar. Realisasinya hingga Mei 2024 mencapai Rp743,50,- miliar atau realisasi defisit mencapai -43,92 persen. Pagu pembiayaan ditargetkan mencapai Rp1.692,77,- miliar. Realisasinya hingga Mei 2024 mencapai Rp65,06,- miliar atau proporsinya mencapai 3,57 persen. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Penerimaan Pembiayaan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan yang ditargetkan mencapai Rp129,5,- miliar pada 2024, hingga Mei 2024 terealisasi sebesar Rp12,37,- miliar atau proporsinya mencapai 9,55 persen.

(* Associate Professor FEB-Untad dan Regional Expert Sulawesi-Local Expert Sulteng Kemenkeu R.I)