BANGGAI, METROSULAWESI.NET - Sejatinya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) berperan dalam menangani kecurangan pada pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Memperhatikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara pada Bawaslu, sebagian publik Kabupaten Banggai menilai belum dilaksanakan secara maksimal. Bahkan sejumlah aktivis yang tergabung dalam "Banggai Bergerak" menganggap Bawaslu Banggai inkompeten dalam menangani laporan kecurangan selama Pemilu berlangsung.

Kelompok "Banggai Bergerak" akhirnya mendorong DPRD Kabupaten Banggai untuk menggulirkan hak angket lewat surat yang mereka kirimkan pada Kamis 7 Maret 2024.

"Ada beberapa kecurangan Pemilu yang sudah kita laporkan ke Bawaslu tetapi tidak ada tindakan, makanya hak angket kita anggap sebagai solusi untuk merawat demokrasi," jelas Koordinator Banggai Bergerak, Rifat Hakim.

Rifat dan kawan-kawan berharap DPRD Banggai dapat menggunakan hak angketnya untuk menanyai para camat, kepala desa, dan unsur pejabat birokrasi atas dugaan ketidaknetralan pada pelaksanaan pemilu.

"Kami melayangkan surat ke DPRD Banggai hari ini, tujuannya adalah agar dapat berdiskusi terkait penggunaan hak angket oleh anggota DPRD guna menyelidiki dugaan keterlibatan ASN dan Kepala Desa dalam mendukung salah satu partai politik," ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Tompotika itu.

Banggai Bergerak optimis dengan digunakannya hak angket oleh DPRD Banggai, dapat membuka kotak pandora yang mengungkap tabir kecurangan pelaksanaan pemilu belum lama ini.

Dari hasil investigasi dan temuan dilapangan, pihaknya mendapati ada intervensi yang dilakukan oknum Kepala Desa (Kades) dan Camat untuk kepentingan elektoral salah satu kontestan Pemilu.

"Hal ini tentunya melanggar regulasi, sehingga upaya konstitusional perlu dilakukan guna merawat demokrasi, yah salah satunya dengan penggunaan hak angket DPRD," jelas pimpinan GMNI Luwuk Banggai itu.

Rifat menduga ada keterlibatan aktor yang dengan kekuasaannya, memerintahkan para ASN untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut.

"Lewat hak angket bisa diungkap siapa dalang dibalik semuanya, melihat ada konflik kepentingan antara partai yang dimenangkan dengan penguasa hari ini," tandasnya.

Reporter: Abdy Gunawan
Editor: Udin Salim