
Warga yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Poso Cinta Pemilukada Damai dan Kondusif menyerahkan dokumem protes atas kebijakan Plt Bupati Poso Yasin Mangun, kepada pimpinan DPRD Poso, Kamis (24/10/2024). (Foto: METROSULAWESI/ Saiful Sulayapi)
POSO, METROSULAWESI.NET - Puluhan warga Poso mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Poso Cinta Pemilukada Damai dan Kondusif mendatangi kantor DPRD Poso guna menyampaikan aspirasi kebijakan dan tindakan yang dilakukan Plt Bupati Poso Yasin Mangun, dianggap kontroversial dan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.
Penyampaian aspirasi di gedung DPRD Poso diterima unsur pimpinan yaitu Ketua DPRD Semuel Munda dan Wakil Ketua I Sesi Mapeda, Wakil Ketua II Hj Masdina, dan anggota DPRD Poso lainnya berlangsung di Aula lantai dua Gedung Siwagi Lembah, Kamis (24/10).
Ustad Sugianto Kaimuddin, salah satu dari Solidaritas Masyarakat Poso Cinta Pemilukada Damai dan Kondusif, sebelum menyampaikan tuntutan di hadapan wakil rakyat bahwa kebijakan Plt Bupati Poso yang dianggap kontroversial diantaranya mengundang Plt Kaban Keuangan untuk menghentikan proses realisasi anggaran, mengundang Kabag ULP untuk menghentikan proses tender, mengeluarkan SK pergantian Plt Kepala BKPSDM dari Rulya Alamrie ke Filson Gundo dan masih banyak permasalahan yang dianggap kontroversial.
Adapun tuntutan Solidaritas Masyarakat Poso Cinta Pemilukada Damai dan Kondusif yang dibacakan Ustadz Yusrin Ichtiawan, SH diantaranya DPRD Poso harus mengambil langkah konkrit yang memiliki kepastian hukum untuk mengakhiri kontroversial yang ditimbulkan oleh kebijakan Plt Bupati Poso.
Selanjutnya, segera memanggil Plt Bupati Poso, kepala OPD, Sekretaris BKPSDM dan Rulya Alamrie untuk diperiksa, evaluasi dan dikeluarkan rekomendasi terkait permasalahan pergantian Plt BKPSDM serta tindakan penundaan distribusi bantuan sosial berupa beras oleh Plt Bupati Poso adalah bentuk kesewenangan yang nyata terhadap masyarakat penerima bantuan.
Selanjutnya apabila Plt Bupati Poso terbukti melakukan pelanggaran, maka DPRD Poso mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk memberhentikan dan segera mengganti Plt Bupati Poso.
Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Syahril Hantono

LEAVE A REPLY