Seskab Teddy Ungkap Realisasi Investasi Capai Rp3.923 Triliun

JAKARTA, METROSULAWESI.NET- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mempublikasikan capaian realisasi investasi nasional sebesar Rp3.923 triliun demi memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan.

"Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, mendorong nilai tambah melalui hilirisasi, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia," kata Teddy dalam unggahan akun resmi Instagram sekretariat.kabinet menyusul Rapat Terbatas Tim Ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10).

Dalam unggahan yang dikutip di Jakarta, Selasa, Sekretaris Kabinet memaparkan rincian laporan yang sebelumnya diserahkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani kepada Presiden Prabowo Subianto.

Laporan tersebut merekam ringkasan kinerja penanaman modal yang sukses dieksekusi oleh pemerintah selama dua tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

"Nilai investasi yang masuk ke Indonesia mencapai hampir 4 ribu triliun rupiah, tepatnya senilai Rp3.923 triliun," tulis unggahan resmi yang dikelola di bawah arahan Sekretaris Kabinet tersebut.

Tingginya akumulasi aliran modal yang masuk ke dalam negeri itu dinilai telah memberikan dampak positif secara langsung terhadap pergerakan sektor riil perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor investasi tersebut juga terbukti mampu menciptakan pembukaan lapangan pekerjaan baru berskala masif di berbagai sektor industri.

"Jumlah tenaga kerja yang diciptakan mencapai 5,5 juta orang, tepatnya 5.485.944 tenaga kerja," lanjut keterangan dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet.

Selain berfokus pada keberhasilan penciptaan jutaan lapangan kerja, Teddy juga turut menggarisbawahi pentingnya distribusi sebaran aliran modal yang semakin berimbang di tanah air.

Berdasarkan data yang dipublikasikan tersebut, arus penanaman modal yang masuk ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa saat ini telah mendominasi dan menyentuh porsi 50,6 persen.

Angka mayoritas tersebut membuktikan komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi yang inklusif hingga ke berbagai wilayah di luar pusat pemerintahan dan ekonomi di Pulau Jawa. (ant)