Menkes: Seluruh RS Terdampak Bencana Sumatera Kembali Beroperasi

Jakarta, 15/10 (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut seluruh rumah sakit terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi dalam waktu satu bulan setelah bencana pada akhir November 2025, guna memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan darurat.

“Alhamdulillah satu bulan seluruh rumah sakit di tiga provinsi ini bisa beroperasi kembali. Tidak penuh, tapi setidaknya untuk layanan-layanan yang sangat diperlukan itu bisa dilakukan,” kata Budi dalam keterangannya bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Kamis.

Budi mengatakan bencana tersebut berdampak terhadap hampir 100 rumah sakit, sekitar 1.000 puskesmas, dan sekitar 2.000 puskesmas pembantu (pustu). Sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan parah akibat banjir dan timbunan lumpur sehingga tidak dapat beroperasi.

Menurut dia, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan rumah sakit, kemudian puskesmas, dan pustu agar layanan kesehatan masyarakat tidak terhenti selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

Rumah sakit menjadi prioritas pertama karena fasilitas tersebut menangani pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan penanganan cepat untuk mencegah kematian.

Selain itu, layanan yang tidak dapat ditunda, seperti operasi, persalinan, dan cuci darah, harus segera dipulihkan agar pasien tetap mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

Setelah rumah sakit kembali beroperasi, Kementerian Kesehatan melanjutkan pemulihan puskesmas. Seluruh puskesmas terdampak disebut telah kembali beroperasi dalam waktu dua setengah bulan.

Budi menjelaskan puskesmas berperan penting untuk memperluas akses pelayanan dasar sekaligus menyaring pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Dengan demikian, beban rumah sakit yang sempat penuh akibat bencana dapat dikurangi.

Puskesmas juga menjadi tempat untuk melanjutkan pelayanan rutin, termasuk imunisasi dan pemeriksaan kesehatan masyarakat.

Tahap berikutnya adalah pemulihan sekitar 2.000 pustu. Setelah enam bulan penanganan, sebagian besar fasilitas tersebut telah kembali beroperasi, tetapi enam pustu di Sumatera Utara masih membutuhkan pembangunan kembali atau renovasi menyeluruh karena mengalami kerusakan berat, bahkan ada yang hanyut akibat banjir.

“Jadi kita harus cari tanah baru, lokasi baru untuk dibangun Pustu yang baru,” ujar dia.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah membagi tanggung jawab pembiayaan berdasarkan jenis pekerjaan. Kementerian Pekerjaan Umum menangani pembangunan fisik, sedangkan Kementerian Kesehatan menyediakan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya.

Budi menyebut Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran Rp157,88 miliar hingga September 2026 untuk mendukung pemulihan fasilitas kesehatan.

Pemerintah menargetkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kementerian tersebut selesai pada Desember 2026, sementara sejumlah pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum akan dilanjutkan hingga 2027.

“Kita harapkan mudah-mudahan sejak bencana ini terjadi di akhir November 2025, di 2026 ini semuanya secara operasional sudah kembali beroperasi, dan diharapkan nanti di 2027 seluruh fasilitas kesehatannya sudah pulih kembali seperti sediakala, termasuk juga fisiknya,” kata Budi.

Ia menambahkan pemulihan membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, termasuk untuk memastikan pembangunan kembali fasilitas yang rusak berat serta keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. (antara)