Sekolah, Nelayan, dan Ujian Efisiensi Negara
Oleh Dr Ramadhan Pohan *)
Jakarta, 16/11 (ANTARA) - "Salus populi suprema lex esto" — Kesejahteraan rakyat hendaklah menjadi hukum tertinggi (Marcus Tullius Cicero [106–43 SM], filsuf dan negarawan Romawi).
Bayangkan, ratusan triliun rupiah uang negara yang selama ini berpotensi menguap karena pemborosan dan permainan harga. Padahal, ribuan sekolah masih membutuhkan perbaikan.
Sementara itu, sekitar 3,23 juta nelayan Indonesia, atau secara kasar hampir 13 juta jiwa jika keluarga mereka ikut diperhitungkan, menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Dari Palu, Presiden Prabowo Subianto mengirim pesan: uang rakyat mesti diselamatkan, lalu manfaatnya kembalikan ke rakyat. Tegas.
Dalam Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11), Presiden menyoroti pengadaan barang dan jasa. Menurut Prabowo, dari belanja pengadaan sekitar Rp1.200 triliun, 30 persen berpotensi bocor, sehingga pembenahan sistem diperkirakan bisa menghemat sekira Rp400 triliun. Itu perkiraan Presiden; hitungan sederhana 30 persen dari Rp1.200 triliun sendiri adalah Rp360 triliun.
Kebijakan efisiensi telah lebih dahulu berjalan lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan target Rp306,69 triliun dari belanja kementerian dan transfer ke daerah. Sasarannya perjalanan dinas, seremoni, biaya kantor, dan pengadaan; gaji pegawai serta bantuan sosial dikecualikan. Jadi, dua angka penghematan itu berbeda dasar, waktu, dan statusnya. Pesan penting pidato ini adalah mengubah penghematan menjadi pelayanan publik, bukan membanggakan angka pemotongan semata.
Presiden menyatakan akan menambah Rp100 miliar untuk ibu kota setiap provinsi dan sedikitnya Rp20 miliar bagi setiap kabupaten, dengan penggunaan yang diarahkan bagi kebutuhan daerah. Untuk sekolah, Prabowo menyebut peluang memperluas cakupan perbaikan dari sekitar 71.000 menjadi 88.000 pada 2026, sedangkan angka operasional yang diumumkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada 13 November adalah 80.744 sekolah. Keduanya target yang musti dicapai.
Di pesisir, Presiden menargetkan 1.000–1.200 Kampung Nelayan Merah Putih pada akhir 2026 dan tambahan 2.000 pada akhir 2027. Program ini bukan terutama pembangunan rumah, melainkan fasilitas ekonomi: dermaga, gudang dingin, pabrik es, BBM, koperasi, dan pemasaran ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan melaporkan pada 3 November bahwa 100 kampung telah beroperasi dan 1.069 lainnya ditargetkan selesai konstruksi pada 24 Desember. Bangunan selesai belum tentu langsung meningkatkan pendapatan nelayan.
Besarnya kebutuhan pendidikan terlihat dari data Kemendikdasmen: 196.022 satuan pendidikan memiliki prasarana rusak yang memerlukan penanganan. Pemerintah mengarahkan perbaikannya secara bertahap hingga 2028. Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga menyebut target revitalisasi 80.744 sekolah pada 2026 dan 100.000 sekolah pada 2027, sementara angka 88.000 yang disampaikan Presiden masih merupakan potensi perluasan. Hingga pertengahan Oktober, 35.769 sekolah telah menandatangani kerja sama revitalisasi, 4.374 selesai, dan rencana sekolah baru mencakup 66 PAUD serta 28 SMA yang masih dalam tahap perjanjian.
Di bidang gizi, Badan Gizi Nasional melaporkan lebih dari 58 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis yang terverifikasi pada awal November. Sekolah Rakyat telah hadir di 265 lokasi pada 131 kabupaten/kota, menjangkau lebih dari 45.000 anak keluarga kurang mampu menurut laporan pemerintah.
Dalam Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 28.662 bangunan tercatat rampung per 20 Oktober, tetapi baru 10.070 siap beroperasi penuh dan 2.757 koperasi dilaporkan telah aktif bertransaksi. Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 114 juta penduduk menjalani Cek Kesehatan Gratis sepanjang 2026 hingga 1 November, termasuk jutaan warga yang sebelumnya tidak menyadari risiko penyakitnya.
Angka itu menegaskan pentingnya pembangunan manusia. Amartya Sen, ekonom dan filsuf asal India yang mengajar di Harvard University, Amerika Serikat, melalui Development as Freedom (1999) menjelaskan bahwa pembangunan berarti memperluas kemampuan nyata manusia untuk hidup lebih baik. Anak yang cukup makan dan belajar aman memiliki peluang hidup lebih luas. Gizi, sekolah layak, dan pemeriksaan kesehatan adalah investasi kemampuan manusia.
John Dewey (1859–1952), filsuf pendidikan dari Columbia University, Amerika Serikat, melihat sekolah sebagai tempat warga belajar berpikir, bekerja sama, dan mempraktikkan demokrasi. Ruang kelas yang bocor, toilet rusak, atau laboratorium tak berfungsi tentu menghalangi tujuan itu. Perbaikan fisik sekolah perlu diikuti guru yang kuat, bahan ajar bermutu, dan anak yang mampu bertahan di bangku pendidikan. Inilah pembangunan manusia. Efektivitas kebijakan baru terbukti bila kehadiran, pembelajaran, keselamatan, dan kesempatan hidup anak ikut pula membaik.
Dalam ilmu politik, kebijakan memerlukan kepercayaan dan kerja bersama. Robert D. Putnam, ilmuwan politik Harvard University, Amerika Serikat, dalam Making Democracy Work (1993) menekankan pentingnya jejaring warga, rasa percaya, dan kerja sama bagi kinerja lembaga publik. Koperasi desa memerlukan anggota yang mengawasi harga, stok, dan pembukuan, bukan hanya gedung baru. Kampung nelayan pun memerlukan organisasi nelayan yang mampu mengurus fasilitas secara berkelanjutan.
Jürgen Habermas, filsuf dan teoretikus komunikasi asal Jerman yang pernah mengajar di Goethe University Frankfurt, menekankan perlunya ruang publik tempat kebijakan diuji lewat argumentasi dan kritik. Pemerintah perlu membuka pertanyaan, koreksi data, dan perbandingan janji dengan hasil. Komunikasi bukan sekadar membuat rakyat mendengar kabar baik. Komunikasi yang sehat membuat rakyat memahami, memeriksa, sekaligus ikut menjaga keberhasilan program. Kepercayaan berbasis bukti bertahan lebih lama daripada slogan.
Karena itu, kabar program prioritas harus menjangkau seluruh masyarakat. Tokoh agama dekat dengan jamaah; tokoh masyarakat mengenal warga; ormas memiliki jaringan desa; guru memahami kebutuhan keluarga miskin. Jika mereka mengetahui data dan alamat program, mereka dapat membantu warga mengakses layanan, bukan sekadar mengulang pernyataan pejabat. Muhammadiyah mencontohkan pertemuan pendidikan, kesehatan, dan pengabdian sosial. Penyebaran informasi yang akurat juga memperkecil ruang bagi disinformasi, fitnah, dan kabar bohong.
Namun, kritik berbasis fakta bukan berarti boleh dicap sebagai hoaks; justru kritik itulah yang dapat menemukan sekolah terlupakan atau dapur makan yang tidak sesuai standard. Di banyak desa, keluarga belum tahu ke mana melaporkan sekolah rusak, bagaimana mengakses layanan, atau kepada siapa bertanya saat bantuan meleset. Informasi jelas memungkinkan tokoh lokal menjembatani kebutuhan warga dengan petugas pemerintah.
Peran media dan mahasiswa menjadi penentu. Media perlu mendatangi sekolah, menemui keluarga penerima MBG, dan memeriksa transaksi koperasi maupun pendapatan nelayan. Bukan hanya memberitakan kunjungan menteri atau acara peresmian. Kampus bisa mengerahkan mahasiswa untuk memeriksa dokumen kontrak, foto sebelum-sesudah, penyerapan anggaran, dan kepuasan warga melalui riset lapangan. Data pemerintah perlu terbuka hingga kabupaten, jenis pekerjaan, dan tahap penyelesaian.
Di Palu, Presiden juga mengajak Muhammadiyah membantu generasi muda menilai informasi serta menyampaikan koreksi kepada pemerintah. Pesan itu akan bermakna bila ruang bertanya benar-benar terbuka dan temuan lapangan ditindaklanjuti. Mahasiswa pendidikan dapat meneliti kebutuhan sekolah baru; mahasiswa kesehatan menelusuri tindak lanjut hasil CKG; dan mahasiswa ekonomi memeriksa arus kas koperasi. Temuan itu layak dipublikasikan, dibahas bersama pemerintah daerah, kemudian diperiksa kembali sampai masalahnya tuntas.
Tidak semua janji dapat selesai serentak di negara kepulauan yang medannya luas beragam.
Publik perlu membedakan target, anggaran, pencairan, bangunan selesai, dan manfaat. Untuk sekolah, ukur keamanan belajar dan ketahanan perbaikan, bukan cat baru. Untuk MBG, selain cakupan penerima harus diuji mutu gizi, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran. Untuk Sekolah Rakyat, yang penting ialah kehadiran dan kelanjutan pendidikan anak dari keluarga miskin. Untuk koperasi, ukur transaksi; untuk nelayan, ukur pendapatan bersih dan biaya melaut.
Pengawasan seperti ini bukan penghambat pembangunan, melainkan cara menjaga uang rakyat agar benar-benar bekerja.
Di tengah hiruk-pikuk politik, urusan pendidikan, kesehatan, dan penghidupan rakyat harus tetap menjadi agenda utama nasional. Publik berhak mengetahui lokasi program, penerima manfaat, progres capaian, hingga pekerjaan yang masih tertunda. Komunikasi yang transparan akan membantu pemerintah mendeteksi persoalan lebih dini.
Saya melihat arah penghematan anggaran untuk dialihkan ke pelayanan dasar merupakan momentum penting untuk memperbaiki cara negara hadir dalam keseharian warga. Tolok ukurnya sederhana: anak-anak belajar dengan baik, keluarga sehat, nelayan sejahtera, dan usaha desa terus bergerak.
Agar keyakinan rakyat tumbuh, pemerintah perlu jujur pula ketika target terlambat. Itulah makna uang negara kembali kepada rakyat —bukan berhenti sebagai angka di podium Palu, melainkan hadir sebagai perubahan nyata di rumah, sekolah, dan kampung mereka. Begitu, bukan?
*) Dr. Ramadhan Pohan, MIS, Wartawan, Mantan Pimpinan Komisi I DPR RI
Apa Reaksimu?

