Momentum Pasal 33 dari Pidato Prabowo: Warga Lingkar Tambang Poboya Tuntut Penciutan 0,9 Persen Konsesi PT CPM
Pidato Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), memantik gelombang harapan baru bagi masyarakat lingkar tambang.
PALU, METROSULAWESI.NET— Pidato Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), memantik gelombang harapan baru bagi masyarakat lingkar tambang. Di hadapan ribuan peserta, Kepala Negara kembali menegaskan komitmen konstitusionalnya untuk menegakkan Pasal 33 UUD 1945 guna mengembalikan Hak Menguasai Negara (HMN) atas sumber daya alam strategis.
Presiden bahkan menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan sumber daya tambang dapat dinikmati oleh negara dan rakyat. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah—daerah yang kaya akan cadangan mineral dan emas—pernyataan tersebut dipandang bukan sekadar retorika politik, melainkan pijakan kuat untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan ruang di sektor pertambangan.
Koordinator Rakyat Lingkar Tambang Poboya, Kusnadi Paputungan, menilai sikap tegas Presiden Prabowo menjadi momentum krusial untuk meninjau ulang luasnya konsesi Kontrak Karya milik PT Citra Palu Minerals (CPM) di Blok I Poboya, Kota Palu.
Saat ini, PT CPM memegang konsesi di Blok Poboya seluas sekitar 27.000 hektare dengan masa operasi produksi hingga tahun 2050. Di tengah luasnya konsesi korporasi tersebut, warga Poboya dan lingkar tambang selama bertahun-tahun memperjuangkan penciutan lahan seluas 246 hektare yang merupakan tanah ulayat adat mereka.
Jika dikalkulasikan secara matematis, luas tanah adat yang diminta untuk dilepaskan dari konsesi tersebut bahkan tidak mencapai 0,9 persen dari total wilayah kelola PT CPM di Blok Poboya.
Tiga Pilar Tuntutan Penciutan Konsesi
Menurut Kusnadi, desakan penciutan 246 hektare lahan adat dari konsesi PT CPM bukanlah tuntutan tanpa dasar, melainkan berpijak pada tiga landasan fundamental.
Selain bersandar pada amanat Pasal 33 UUD 1945, perjuangan warga kini diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria yang resmi berlaku sejak 30 September 2026. Regulasi baru ini secara eksplisit mengatur pemulihan hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, pembatasan luas penguasaan lahan oleh korporasi, serta redistribusi tanah demi mengikis ketimpangan struktur agraria.
Secara turun-temurun katanya, kawasan pegunungan Poboya merupakan ruang hidup dan tanah leluhur masyarakat adat setempat. Bukti fisik keterikatan sejarah itu masih terawat hingga kini, mulai dari keberadaan makam-makam tua hingga penamaan toponimi lokal di berbagai titik kawasan, seperti Vavolapo, Vatutempa, Barako, Rano Dea, Vunga, hingga Pomene.
Kusnadi menegaskan, pengelolaan kekayaan emas di perut bumi Poboya seharusnya menghadirkan keadilan distributif bagi masyarakat lokal yang menanggung langsung dampak ekologis dan sosial di lingkar tambang.
"Nilai keadilan di Poboya hanya bisa terwujud apabila penciutan lahan dilakukan. Dengan begitu, tercipta ruang akses pengelolaan sumber daya yang adil antara korporasi dan masyarakat secara berdampingan," ujar Kusnadi dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Aktivis 1998 yang konsisten mengawal legalisasi pertambangan rakyat di Poboya ini menegaskan bahwa ketiadaan penciutan lahan hanya akan memperpanjang rasa ketidakadilan bagi warga lokal. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, forum masyarakat lingkar tambang akan melayangkan surat resmi yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto serta lembaga pelaksana reforma agraria di Jakarta.
Surat tersebut akan memuat dokumen tuntutan sekaligus kajian yuridis dan historis mengenai urgensi pelepasan 246 hektare tanah ulayat dari konsesi PT CPM. Tujuannya jelas: agar lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang legal, terkelola, dan menyejahterakan warga sekitar.
"Sikap dan kepedulian Presiden Prabowo terhadap kedaulatan kekayaan alam negeri ini adalah momentum emas. Pemangku adat, warga Poboya, dan seluruh masyarakat lingkar tambang harus meresponsnya secara kolektif agar cita-cita penciutan lahan untuk Wilayah Pertambangan Rakyat benar-benar terwujud," pungkas Kusnadi. (*)
Apa Reaksimu?

