Penyadapan Presiden Dinilai Ancam Kedaulatan dan Keamanan Nasional
Tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan serangan langsung terhadap simbol negara, marwah konstitusi, dan kedaulatan bangsa.
POSO, METROSULAWESI.NET - Tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan serangan langsung terhadap simbol negara, marwah konstitusi, dan kedaulatan bangsa.
Tokoh masyarakat sekaligus pendakwah, Sugianto Kaimudin, menegaskan bahwa Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang mandat tertinggi rakyat. Menurutnya, segala bentuk upaya menguping atau merekam komunikasi Presiden tanpa dasar hukum yang sah adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.
"Menjaga kehormatan Presiden adalah menjaga kehormatan bangsa. Kritik boleh disampaikan secara terbuka dan konstitusional, tetapi penyadapan adalah bentuk pengkhianatan dan penghinaan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum," ujar Sugianto dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Senada dengan hal tersebut, seorang pengamat hukum tata negara menyoroti bahwa kasus penyadapan harus dilihat dalam kerangka perlindungan institusi negara, bukan sekadar urusan personal.
"Ini bukan soal pribadi Presiden Prabowo atau presiden siapa pun, melainkan soal institusi Kepresidenan. Menyadap Presiden sama dengan merendahkan martabat negara di hadapan rakyatnya sendiri maupun di mata dunia internasional," tegas pengamat tersebut.
Dari sisi regulasi, praktik penyadapan ilegal secara tegas melanggar Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi. Perbuatan ini juga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum yang membahayakan keamanan nasional.
Selain melanggar etika ketatanegaraan karena mengabaikan penghormatan terhadap pemimpin yang dipilih secara sah melalui pemilu, kebocoran informasi strategis negara akibat penyadapan dikhawatirkan dapat memicu instabilitas politik. Data rahasia tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendelegitimasi pemerintahan.
Atas dasar itu, berbagai elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyadapan ini secara transparan. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu—baik terhadap oknum internal maupun pihak eksternal—dinilai mutlak diperlukan guna mencegah terulangnya ancaman serupa terhadap simbol negara.
Pewarta: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim
Apa Reaksimu?

