Pangkas Birokrasi Pusat, Desk Investasi KTI di Makassar Fokus Akselerasi Perizinan dan Hilirisasi

MAKASSAR, METROSULAWESI.NET – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa pembentukan Desk Investasi Kawasan Timur Indonesia (KTI) di Makassar akan memangkas rantai birokrasi perizinan bagi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kehadiran perwakilan langsung Kementerian Investasi dan Hilirisasi di daerah ini menjadi solusi atas kendala koordinasi yang selama ini harus diselesaikan hingga ke pemerintah pusat.

Dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (14/11/2026), Andi Sudirman menjelaskan bahwa integrasi ini akan memperkuat peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat daerah dalam mengeksekusi permohonan usaha.

"Kehadiran desk ini memudahkan jajaran kami berkoordinasi, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dokumen yang kini bisa dituntaskan langsung di daerah. Pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan rekomendasi pemerintah provinsi maupun kementerian tidak perlu lagi selalu mengurusnya ke pusat," ujar Andi Sudirman seperti dilansir dari Antara.

\Lebih dari sekadar layanan administratif, keberadaan Desk Investasi KTI di Makassar dirancang untuk memikul tiga peran strategis bagi akselerasi ekonomi kawasan: Membantu mengidentifikasi potensi investasi unggulan sekaligus mengantisipasi hambatan teknis maupun administratif sejak dini sebelum proyek berjalan; Mendorong pengolahan komoditas sumber daya alam Sulsel agar tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk industri bernilai tambah tinggi; dan memanfaatkan keunggulan konektivitas wilayah Sulsel sebagai hub logistik dan industri untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di kawasan Indonesia Timur.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyatakan bahwa nota kesepahaman (MoU) pembentukan desk ini secara khusus menyasar penyelesaian sumbatan (bottlenecking) di lapangan. Sumbatan tersebut meliputi tumpang tindih perizinan, ego sektoral antarinstansi, hingga persoalan pembebasan lahan di daerah.

"Misi kami adalah bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi investasi. Setiap hambatan di lapangan harus segera diurai agar rencana investasi bisa cepat terimplementasi," tegas Todotua.

Ia menambahkan, di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik, daya tarik utama bagi penanam modal tetap bertumpu pada iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum. Menurutnya, Indonesia memiliki modal fundamental yang sangat kuat untuk bersaing di tingkat global.

"Jika kita mampu menjamin iklim investasi yang sehat dan kepastian hukum yang kuat, Indonesia sudah memiliki segalanya—mulai dari kekuatan pasar dengan populasi terbesar keempat di dunia hingga posisi geografis yang sangat strategis," pungkasnya. (*)