Jejak Bintang Satu di Pusaran Skandal Penyadapan: Peran Brigjen TK dan Rantai Komando Ilegal di Tubuh Polri

JAKARTA, METROSULAWESI.NET – Teka-teki di balik inisial "TK" yang mencuat dalam rapat kerja antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026) akhirnya mulai terkuak. Sosok yang disebut-sebut turut menggerakkan roda operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga kalangan mahasiswa ini dipastikan bukan warga sipil, melainkan seorang perwira tinggi Polri aktif berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Penjelasan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi liar di ruang publik yang sempat mengaitkan inisial tersebut dengan sejumlah tokoh purnawirawan.

"Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi," ujar Isir.

Saat ini, ruang gerak Brigjen TK mulai dipersempit. Ia tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik profesi. Di saat yang bersamaan, tim penyidik Bareskrim Polri terus mendalami keterangannya dalam ranah pidana guna memetakan secara utuh konstruksi perkara dan peran masing-masing aktor.

Nama Brigjen TK pertama kali muncul ke permukaan saat Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto memaparkan anatomi kasus dugaan penyadapan ilegal di hadapan anggota dewan di Kompleks Parlemen, Senayan. Dalam pemaparan tersebut, terungkap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang terstruktur melalui rantai komando di luar prosedur hukum.

Kapolri menjelaskan, operasi klandestin ini diduga berpusat pada perintah mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (LSP), yang disebut bertindak sebagai pemberi perintah sekaligus penerima akhir (end user) laporan hasil sadapan. Perintah tersebut kemudian mengalir kepada Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS), yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

Di titik inilah peran Brigjen TK bermula. Tersangka AS diduga tidak hanya meneruskan instruksi penyadapan kepada operator teknis tanpa disertai surat permohonan resmi dari penyidik, tetapi juga mendelegasikan tugas lapangan kepada Brigjen TK.

"AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance (pengawasan)," ungkap Kapolri dalam rapat tersebut.

Secara regulasi, tindakan penyadapan di lingkungan kepolisian diatur ketat melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri. Dalam aturan tersebut, penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang sah, wajib didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, melalui proses verifikasi (provisioning), serta dilengkapi berita acara apabila dilakukan pemusnahan data.

Namun, dalam skandal yang berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026 ini, seluruh mekanisme pengawasan tersebut diduga ditabrak. Skandal ini sendiri baru terbongkar setelah adanya perintah mencurigakan pada Oktober 2026 untuk menghapus jejak digital—berupa rekaman suara dan log data—serta pembubaran grup komunikasi WhatsApp, yang kemudian memicu pelaporan resmi ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Sejauh ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Selain Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Pol. Ahrie Sonta (AS), penyidik juga menjerat mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU) serta mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH).

Sasaran penyadapan ilegal ini pun terbilang sangat luas dan sensitif, mencakup nomor komunikasi Presiden Prabowo Subianto, lingkaran Istana, jajaran menteri, pimpinan lembaga penegak hukum (KPK dan Kejaksaan), politisi, aktivis, hingga mahasiswa.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penyadapan (ancaman maksimal 10 tahun penjara), serta Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait penghilangan data elektronik (ancaman maksimal 8 tahun penjara). Bahkan, Komisi III DPR RI turut mendesak Polri untuk mendalami potensi penerapan pasal makar mengingat target operasi menyasar kepala negara.

Kini, publik menanti sejauh mana pemeriksaan terhadap Brigjen TK akan membuka tabir baru. Apakah perwira bintang satu ini hanya sekadar pelaksana perintah di lapangan, ataukah keterangannya justru akan menyeret nama-nama baru dalam pusaran skandal penyadapan terbesar di tubuh Korps Bhayangkara tersebut. (*)