Wali Kota Palu Tuntut Birokrasi Bekerja Standar "Hotel Bintang Lima"

PALU, METROSULAWESI.NET - Optimalisasi pendapatan daerah tidak bisa semata-mata dikejar lewat target angka di atas kertas, melainkan harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh warga. Penegasan itu menjadi benang merah evaluasi kinerja akhir tahun Pemerintah Kota Palu yang dipimpin Wali Kota H. Hadianto Rasyid di Rumah Jabatan Wali Kota, Jumat (13/11/2026).

Didampingi Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin dan Sekretaris Daerah Irmayanti Pettalolo, Hadianto mengumpulkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah untuk membedah capaian anggaran sekaligus memetakan fondasi kerja menuju tahun 2027.

Hingga pertengahan November 2026, realisasi pendapatan daerah Kota Palu tercatat menyentuh angka 81,79 persen. Namun, di balik capaian tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada di level 75,82 persen, sementara sektor pajak daerah tertahan di angka 70,43 persen.

Mencermati waktu efektif tahun anggaran yang tersisa sekitar satu bulan, Hadianto menginstruksikan langkah percepatan. Ia menyoroti korelasi erat antara kepuasan warga dan kepatuhan membayar kewajiban daerah, dengan mencontohkan sektor pelayanan persampahan yang masih menuai keluhan.

"Kalau pelayanan kita masih kurang, tentu akan berpengaruh terhadap optimalisasi pendapatan. Dinas terkait harus lebih kreatif mencari solusi agar pelayanan sampah semakin baik," tegas Hadianto.

Selain persampahan, sejumlah sektor strategis turut masuk dalam daftar evaluasi mendesak, mulai dari akselerasi penanganan stunting, akses layanan kesehatan, penataan ruang, kebersihan kota, hingga kebocoran maupun optimalisasi target parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Hadianto menuntut perubahan kultur kerja birokrasi secara menyeluruh. Ia memasang standar tinggi bagi seluruh aparatur dalam merencanakan, mengeksekusi, hingga mengawasi program kerja.

“Saya ingin kerja pemerintah seperti hotel bintang lima. Semuanya harus presisi, detail, tepat waktu, dan berkualitas. Itulah standar pelayanan yang harus kita bangun di Kota Palu,” ujarnya.

Guna memastikan standar tersebut berjalan, wali kota mewajibkan pimpinan OPD, camat, dan lurah menghidupkan kembali tradisi briefing pagi. Forum singkat ini ditekankan bukan sekadar seremoni, melainkan instrumen kontrol agar instruksi pimpinan benar-benar dieksekusi di lapangan.

Dari sisi sistem, Pemerintah Kota Palu juga menargetkan penerapan penuh e-office, dashboard monitoring kinerja, serta sistem pelaporan elektronik mulai Desember 2026 sebagai landasan kerja terukur pada 2027.

Pada aspek tata kelola sumber daya manusia, Hadianto kembali memasang pagar integritas. Ia menjamin penempatan dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Palu murni berbasis pada capaian kinerja serta kebutuhan organisasi, bebas dari praktik titipan maupun kedekatan personal.

Sebagai langkah konkret pasca-rapat, setiap OPD diberi tenggat waktu maksimal satu pekan untuk menggelar evaluasi internal dan menyerahkan laporannya kepada wali kota, wakil wali kota, serta sekda. Dokumen evaluasi tersebut akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembenahan birokrasi menjelang bergulirnya tahun anggaran 2027. (*)