Soroti Perjalanan Dinas Pejabat Poso
Efisiensi anggaran adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto bagi seluruh pemerintah daerah.
POSO, METROSULAWESI.NET - Efisiensi anggaran adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto bagi seluruh pemerintah daerah.
Namun, perintah itu sering tidak diindahkan, bahkan alokasi perjalanan dinas menjadi tolak ukur, apakah efisiensi anggaran benar-benar dipatuhi kepala daerah.
Hasil penelusuran media ini, dimana memasuki triwulan ketiga yaitu bulan Juli, perjalanan dinas pejabat Pemkab Poso mulai bergerak naik, tidak hanya pejabat Eselon II dalam hal ini pimpinan OPD, justru pejabat Eselon III bahkan ASN Fungsional ikut juga perjalanan dinas keluar daerah mengikuti atau mengawal pimpinan OPD.
Menyikapi hal tersebut, Muhammad Taufik, pemerhati masalah hukum di Poso mengatakan, seharusnya di tengah efesiensi anggaran yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, pihak Pemda Poso agar bijak dalam melaksanakan perintah pemerintah pusat tersebut, dengan tidak perlu menggunakan ajudan atau sespri berlebihan bagi pimpinan daerah saat sedang perjalanan dinas luar daerah yang cenderung memboroskan anggaran.
"Bagi kepala OPD, jangan seenak saja keluar daerah kalau hanya ikut sosialisasi, konsultasi, namun baiknya gunakan IT, sehingga tidak perlu keluar daerah, tapi ikut giatnya melalui zoom jarak jauh," tegasnya, Kamis (10/7).
Taufik yang juga ketua LBH Poso ini menegaskan, perintah efisiensi anggaran tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 DJPB Kemenkeu.
"Instruksi ini dikeluarkan oleh Presiden untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov Sulawesi Tengah melalui Sekdaprov Dra. Novalina, MM, mengeluarkan instruksi saat pelaksanaan FGD yang menekankan efisiensi anggaran.
Sebagai bagian dari pengendalian belanja, Novalina meminta agar kegiatan rapat koordinasi, konsultasi, dan sosialisasi yang tidak memiliki dampak signifikan dapat ditekan seminimal mungkin.
"Kalau tidak urgen tidak usah dilakukan,” tegasnya.
Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim
Apa Reaksimu?
