Penggunaan Kontrasepsi Modern Meningkat Menjadi 58,9 Persen

PALU, METROSULAWESI.NET - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2025, di Palu, Selasa 8 Juli 2025.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas serta mendukung program “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat” menuju Indonesia Emas 2045.

Rakorda dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tengah,  Reny A. Lamadjido. Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Bangga Kencana bukan sekadar program, tetapi motor penggerak kemajuan daerah. Kita patut bersyukur karena sejumlah indikator pembangunan kependudukan di Sulawesi Tengah menunjukkan tren menggembirakan,”ujarnya.

Capaian pembangunan kependudukan Sulawesi Tengah memang menunjukkan progres positif. Total Fertility Rate (TFR) provinsi ini pada 2024 tercatat sebesar 2,26 anak per perempuan, mendekati angka pengganti. Sementara itu, penggunaan kontrasepsi modern meningkat menjadi 58,9 persen, dengan 34,5 persen di antaranya menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Namun demikian, tantangan masih membayangi. Sekitar 13,8 % pasangan usia subur di wilayah ini masih belum terpenuhi kebutuhan layanan KB-nya. Ia pun menekankan pentingnya perluasan akses serta peningkatan kualitas layanan, khususnya melalui posyandu dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK24) juga mencatat, terdapat 789.377 keluarga di Sulawesi Tengah dengan 431.185 pasangan usia subur. Adapun kasus pernikahan usia dini masih tercatat sebesar 0,73 % angka yang dinilai mengkhawatirkan karena berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi serta risiko stunting.

Wagub juga menyoroti angka stunting yang meski menunjukkan penurunan, masih berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Sulteng turun dari 28,2 % pada 2022 menjadi 26,1 % pada 2024, sementara rata-rata nasional telah mencapai 19,8 %.

“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak, pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” tegasnya.

Terakhir Ia mengajak seluruh pihak untuk bergandeng tangan dan menyatukan persepsi guna menurunkan angka stunting dan memperkuat kualitas keluarga di Sulawesi Tengah.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Arus Abdul Karim, unsur Forkopimda Sulteng, serta perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan. (din/*)