Tarif Lebih Murah, RS Kabelota Diserbu Tenaga P3K Donggala untuk Tes Urine

DONGGALA, METROSULAWESI.NET - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabelota Donggala mendadak ramai dipadati oleh ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) angkatan tahun 2025. Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan pemeriksaan tes urine sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi.

Fenomena ini terbilang baru, sebab proses pemeriksaan tes urine bagi tenaga P3K sebelumnya berpusat di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Donggala.

Faktor perbedaan tarif yang cukup signifikan disinyalir menjadi alasan utama para tenaga P3K beralih ke RSUD Kabelota. Di rumah sakit tersebut, biaya tes urine hanya dikenakan sebesar Rp167.000, sementara di BNN Donggala mencapai Rp290.000.

"Saya diajak teman untuk periksa tes urine di RS Kabelota saja karena biayanya hanya Rp167.000. Kalau di BNN cukup mahal, Rp290.000, jadi ada selisih Rp123.000," ujar salah seorang tenaga P3K yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Senin (12/10/2026).

Penjelasan BNN Donggala Terkait Tarif

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) BNN Kabupaten Donggala, Siti Chadijah, membenarkan adanya perbedaan tarif tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa besaran biaya di BNN sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Siti Chadijah menjelaskan bahwa uang hasil pemeriksaan tersebut tidak dikelola langsung oleh BNN, melainkan langsung disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Iya benar, tarif tes urine di kami sebesar Rp290.000. Uang tersebut tidak masuk ke kami, melainkan langsung disetor ke kas negara melalui Bank atau Kantor Pos. Oleh karena itu, kami menyediakan loket pembayaran khusus yang dijaga langsung oleh petugas Kantor Pos," jelas Siti Chadijah saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Ia menambahkan, sejak tanggal 7 Oktober lalu, tercatat sudah ada sekitar 1.200 tenaga P3K yang melakukan tes urine di BNN Donggala. Siti Chadijah enggan berpolemik mengenai perpindahan lokasi tes urine para P3K ke RSUD Kabelota.

"Kami tidak berhenti melayani. BNN tetap membuka pelayanan pemeriksaan tes urine untuk tenaga P3K. Pilihan sepenuhnya kembali kepada masyarakat, mau tes urine di BNN boleh, di RS Kabelota juga boleh," tambahnya.

Terkait kontribusi ke pemerintah daerah (Pemda), Siti Chadijah menegaskan tidak ada aliran dana dari tarif tersebut yang masuk ke kas daerah karena murni merupakan pendapatan pusat. Pelayanan di BNN sendiri berjalan atas tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemda Donggala melalui BKPSDM dengan pihak BNN.

Kebijakan Pemda untuk Dongkrak PAD

Di pihak lain, Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memberikan konfirmasi mengenai pengalihan sebagian besar pelayanan tes urine ke rumah sakit daerah tersebut.

Kepala BKPSDM Donggala melalui Kepala Bidang Evaluasi Kinerja, Mariyadi, mengungkapkan bahwa kebijakan mengarahkan pemeriksaan tes urine ke RSUD Kabelota merupakan instruksi langsung dari pimpinan daerah dengan tujuan positif.

"Keputusan pimpinan, Bupati dan Sekda, tujuannya adalah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jawab Mariyadi singkat melalui pesan tertulis WhatsApp, Senin (12/10/2026).

Pewarta: Tamsyir Ramli 
Editor: Udin Salim