BPKP Sulteng Dorong Optimalisasi Pembiayaan untuk Pembangunan RSUD Poso
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi bertugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional serta penugasan khusus di wilayah kerjanya.
POSO, METROSULAWESI.NET - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi bertugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional serta penugasan khusus di wilayah kerjanya.
Tugas Utama Perwakilan BPKP Provinsi yakni melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara atau daerah pada kegiatan lintas sektoral.
Menjalankan fungsi pengawasan kebendaharaan umum negara sesuai penetapan Menteri Keuangan.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan evaluasi pengelolaan pembiayaan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Selasa (18/8).
Salah satu pembiayaan daerah yang menjadi perhatian adalah pinjaman daerah yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan RSUD Poso yang baru.
Pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam memperkuat infrastruktur pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pencapaian agenda Poso Sehat untuk peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Evaluasi mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemenuhan kewajiban atas pembiayaan daerah.
Melalui evaluasi ini, BPKP mendorong Pemerintah Kabupaten Poso untuk memperkuat tata kelola pembiayaan daerah.
Hal ini penting agar pembiayaan yang diperoleh pemerintah daerah dikelola secara akuntabel, mampu memberikan manfaat nyata, dan mendukung pencapaian target pembangunan.
Peninjauan Tim BPKP Provinsi Sulawesi Tengah di RSUD Poso yang baru berlokasi di Desa Maliwuko didampingi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Poso Fuad A. Abdullah.
Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim
Apa Reaksimu?
