Oknum Sub Agen Dilaporkan Gelapkan Dana Rp87,8 Juta, Warga Diminta Waspada Beli Tiket Kapal di Donggala
Masyarakat yang hendak bepergian menggunakan transportasi laut, baik kapal Pelni maupun KM Dharma Kencana, diimbau untuk lebih berhati-hati saat membeli tiket. Imbauan ini menyusul mencuatnya kasus dugaan penggelapan dana penjualan tiket oleh oknum sub agen berinisial W di Kabupaten Donggala yang merugikan agen resmi hingga puluhan juta rupiah serta membuat calon penumpang gagal berangkat.
DONGGALA, METROSULAWESI.NET - Masyarakat yang hendak bepergian menggunakan transportasi laut, baik kapal Pelni maupun KM Dharma Kencana, diimbau untuk lebih berhati-hati saat membeli tiket. Imbauan ini menyusul mencuatnya kasus dugaan penggelapan dana penjualan tiket oleh oknum sub agen berinisial W di Kabupaten Donggala yang merugikan agen resmi hingga puluhan juta rupiah serta membuat calon penumpang gagal berangkat.
Kasus tersebut telah dilaporkan oleh pemilik agen tiket PT Bumi Ayu Aldima, Nurhadi, ke Polres Donggala dengan nomor laporan LP/B/190/XI/2026/SKPT. Terlapor W diketahui merupakan pengelola subagen tiket kapal yang berdomisili di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, total kerugian atau sisa kewajiban uang hasil penjualan tiket yang tidak disetorkan oleh W mencapai lebih dari Rp87,8 juta. Akibat perbuatan tersebut, sejumlah calon penumpang mengalami kerugian karena gagal berangkat dan uang pembelian tiket mereka tidak kunjung dikembalikan.
Persoalan ini bermula dari kerja sama penjualan tiket antara PT Bumi Ayu Aldima dan W yang terjalin sejak Desember 2024. Pada tahap awal, aktivitas penjualan dan penyetoran berjalan lancar. Namun, memasuki periode Agustus hingga September 2025, pihak agen mulai menemukan adanya dana hasil penjualan tiket yang tidak disetorkan secara penuh oleh terlapor.
Nurhadi menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada pihak kepolisian. Ia juga mengungkapkan bahwa terlapor telah menandatangani surat pernyataan penyelesaian kewajiban di hadapan penyidik.
"Terkait masalah saya dengan oknum W sudah saya serahkan ke penyidik. W juga sudah membuat surat pernyataan dan menandatanganinya di depan penyidik. Sebaiknya kita menunggu jangka waktu yang telah disepakati dalam surat pernyataan tersebut. Kami menilai ini murni penggelapan uang tiket," ujar Nurhadi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (16/11/2026).
Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Donggala, Iptu Muhammad Irwan, membenarkan adanya laporan terkait penjualan tiket kapal tersebut. Namun, ia belum dapat merinci perkembangan penanganan kasus karena masih mengikuti kegiatan rapat kerja teknis (Rakernis).
"Saya tanyakan dulu perkembangannya ke Unit Pidum, saat ini saya masih mengikuti Rakernis," kata Iptu Muhammad Irwan melalui pesan WhatsApp, Senin (16/11/2026).
Sementara itu, Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Pelabuhan Donggala, Ridwan, menegaskan bahwa otoritas pelabuhan tidak terlibat dalam tata kelola maupun transaksi penjualan tiket kapal. Ia meminta masyarakat memastikan pembelian tiket hanya dilakukan melalui jalur resmi.
"Pelabuhan tidak mencampuri urusan tiket. Untuk KM Dharma Kencana, ada sebanyak 15 agen resmi yang menjual tiket, sedangkan untuk Pelni sudah menggunakan sistem daring (online). Jadi, pelabuhan tidak ikut campur dalam persoalan penjualan tiket," jelas Ridwan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (16/11/2026) sore.
Pewarta: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim
Apa Reaksimu?

