Kota Palu Jadi Lokus Riset BRIN untuk Evaluasi Kritis 25 Tahun Otonomi Daerah
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang telah bergulir lebih dari dua dekade terus dievaluasi guna memastikan pemerataan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Kota Palu menjadi salah satu daerah yang dipilih Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lokasi kajian empiris dalam memotret perjalanan panjang kebijakan tersebut.
PALU, METROSULAWESI.NET - Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang telah bergulir lebih dari dua dekade terus dievaluasi guna memastikan pemerataan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Kota Palu menjadi salah satu daerah yang dipilih Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lokasi kajian empiris dalam memotret perjalanan panjang kebijakan tersebut.
Hal itu mengemuka saat Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, didampingi jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Palu, menerima kunjungan tim peneliti dari Pusat Riset Politik, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Senin (16/11/2026).
Tim peneliti yang berada di bawah koordinasi Prof. R. Siti Zuhro ini tengah menjalankan riset bertajuk “Evaluasi Kritis 25 Tahun Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia (2001–2025): Relasi Pusat–Daerah, Kinerja Pelayanan Publik, Demokrasi Lokal, dan Keadilan Wilayah”.
Potret Keberagaman Kapasitas Daerah
Sejak diterapkan pada 2001, desentralisasi telah mengubah lanskap pembagian kewenangan serta pembangunan di tingkat lokal. Namun dalam praktiknya, capaian kinerja antardaerah masih menunjukkan disparitas yang dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas fiskal, kekuatan kelembagaan, kualitas tata kelola, hingga karakteristik sosial dan geografis masing-masing wilayah.
Melalui penelitian yang merupakan bagian dari Program Riset dan Inovasi Strategis (PRIS) Tahun 2026 ini, BRIN berupaya memetakan capaian sekaligus tantangan nyata yang dihadapi pemerintah daerah. Salah satu luaran strategis dari riset ini adalah pengembangan Indeks Kinerja Otonomi Daerah (IKOD)—sebuah instrumen evaluasi multidimensi berbasis bukti empiris yang dirancang dengan mempertimbangkan konteks spesifik tiap daerah.
Penelitian ini ditegaskan bukan untuk menetapkan peringkat ataupun memberikan nilai akhir bagi suatu daerah. Sebaliknya, kajian ini bertujuan memperoleh gambaran utuh dan kontekstual mengenai dinamika otonomi daerah di Indonesia sebagai pijakan perumusan arah kebijakan ke depan.
Riset Lapangan dan Penguatan Kebijakan Lokal
Di Kota Palu, tim peneliti BRIN dijadwalkan bekerja selama sepekan penuh pada 15–21 November 2026. Rangkaian kegiatan meliputi diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam dengan informan kunci, serta verifikasi data penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Forum FGD tersebut akan dimanfaatkan BRIN untuk menjaring perspektif langsung dari para pemangku kepentingan lokal sekaligus menguji relevansi indikator awal IKOD terhadap kondisi empiris di lapangan. Untuk kelancaran agenda ini, BRIDA Kota Palu memfasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah guna penyediaan data dan pelibatan peserta kunci.
Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, menyambut baik terpilihnya Kota Palu sebagai lokus penelitian. Menurutnya, kehadiran tim peneliti BRIN menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kota Palu untuk mendapatkan cermin evaluasi berbasis kajian ilmiah.
“Ini merupakan kesempatan yang baik bagi Pemerintah Kota Palu untuk memperoleh penguatan melalui kajian ilmiah, pertukaran perspektif, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah,” ujar Hadianto.
Ia berharap hasil riset ini mampu memetakan secara objektif capaian maupun aspek pelayanan publik yang masih perlu dibenahi di Kota Palu. Lebih jauh, Pemerintah Kota Palu menaruh harapan agar kolaborasi dengan BRIN tidak berhenti pada tataran akademis semata, melainkan dapat ditransformasikan menjadi rujukan konkret dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. (*)
Apa Reaksimu?

