Pemprov Sulteng Sepakati Relokasi 18 KK Warga Mess Pondok Karya Tondo

PALU, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama berbagai pihak terkait resmi menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama untuk menyelesaikan permasalahan warga Mess Pondok Karya, Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo. Penandatanganan yang menjadi landasan hukum relokasi warga ini berlangsung di Aula Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).

Rapat penyelesaian akhir ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Reny Lamadjido. Agenda ini dihadiri oleh Ketua Kadin Sulteng, perwakilan DPRD Provinsi Sulteng dan DPRD Kota Palu, Pejabat Fungsional Madya Kanwil BPN Sulteng Yannis Harryzon Dethan, serta perwakilan Kantor Pertanahan Kota Palu.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menuntaskan kebijakan yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, keberlanjutan program merupakan kunci untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan yang telah dirintis dapat terus dilanjutkan dan dituntaskan demi kepentingan masyarakat," ujar Anwar.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, pihak swasta yaitu PT Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas kurang lebih 2 hektare. Lahan yang berada di luar Jalan Dan Poso, Kelurahan Tondo ini akan dibagikan kepada 18 kepala keluarga (KK) penerima manfaat.

Nantinya, masing-masing KK akan mendapatkan kaveling tanah berukuran 7 x 16 meter. Tanah tersebut juga akan legal secara hukum karena dilengkapi dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Di tempat yang sama, perwakilan Kantor Pertanahan Kota Palu menyatakan dukungannya terhadap sinergi antarpemangku kepentingan ini. Kehadiran BPN dalam forum ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pertanahan guna mewujudkan kepastian hukum yang konkret bagi warga terdampak. (*)