Evaluasi 25 Tahun Otonomi Daerah, Sekda Palu Soroti Tarik-Menarik Kewenangan dan Keadilan Pembangunan Indonesia Timur

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, menyerukan perlunya evaluasi yang jujur dan kritis terhadap perjalanan 25 tahun pelaksanaan desentralisasi serta otonomi daerah di Indonesia. Ia menyoroti masih adanya tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, regulasi yang tumpang tindih, hingga pentingnya pemerataan pembangunan bagi kawasan Indonesia Timur.

Nov 19, 2026 - 06:30
Evaluasi 25 Tahun Otonomi Daerah, Sekda Palu Soroti Tarik-Menarik Kewenangan dan Keadilan Pembangunan Indonesia Timur
Sekda Irmayanti saat mewakili Wali Kota Palu membuka Focus Group Discussion (FGD) penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertajuk “Evaluasi Kritis 25 Tahun Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia (2001–2025)” PRIS OTDA-IKOD di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Selasa (17/11/2026). (Foto: Diskominfo Kota Palu)

PALU, METROSULAWESI.NET - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, menyerukan perlunya evaluasi yang jujur dan kritis terhadap perjalanan 25 tahun pelaksanaan desentralisasi serta otonomi daerah di Indonesia. Ia menyoroti masih adanya tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, regulasi yang tumpang tindih, hingga pentingnya pemerataan pembangunan bagi kawasan Indonesia Timur.

Pesan kritis tersebut disampaikan Irmayanti saat mewakili Wali Kota Palu membuka Focus Group Discussion (FGD) penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertajuk “Evaluasi Kritis 25 Tahun Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia (2001–2025)” PRIS OTDA-IKOD di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Selasa (17/11/2026).

Dalam arahannya, Irmayanti menilai bahwa meskipun otonomi daerah telah membuka ruang inovasi dan mendekatkan pelayanan publik—termasuk saat Kota Palu berjuang bangkit membangun kembali daerah pascabencana—masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah mendasar pada empat pilar utama: relasi pusat-daerah, pelayanan publik, demokrasi lokal, dan keadilan wilayah.

Pada aspek relasi pusat dan daerah, ia mengungkapkan bahwa keleluasaan daerah untuk berinovasi terkadang masih terhambat oleh praktik sentralisasi kebijakan dan fiskal, serta aturan yang tumpang tindih sehingga memperlambat langkah pemerintah daerah di lapangan.

Selain persoalan regulasi, Irmayanti juga menekankan urgensi keadilan wilayah dalam kerangka otonomi daerah. Ia menegaskan bahwa kawasan Indonesia Timur, termasuk Kota Palu, harus mendapatkan porsi keadilan pembangunan yang setara dengan wilayah Indonesia Barat guna memangkas ketimpangan antarwilayah.

Terkait pelayanan publik dan demokrasi lokal, Sekda mengingatkan agar reformasi birokrasi serta digitalisasi yang dijalankan Pemkot Palu benar-benar dirasakan hingga ke kelurahan terjauh. Di sisi lain, demokrasi lokal dituntut mampu melahirkan pemimpin berkualitas serta kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar kepentingan politik sesaat.

Untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan nasional yang tajam bagi 25 tahun ke depan, Irmayanti menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah, perencana, dan analis kebijakan Pemkot Palu yang hadir agar bersikap terbuka selama forum berlangsung.

"Sampaikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu secara terbuka dan objektif. Berikan data, fakta, berbagai kendala yang dihadapi, hingga harapan terhadap perbaikan kebijakan desentralisasi ke depan. Kehadiran Tim Peneliti BRIN bukan untuk menilai benar atau salah, melainkan menyerap pengalaman daerah," tegas Irmayanti.

Kegiatan yang difasilitasi penuh oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Palu ini diharapkan mampu melahirkan ruang akademik yang konstruktif, sehingga pengalaman nyata Kota Palu menjadi pijakan strategis dalam penyusunan arah baru otonomi daerah secara nasional. (*)

Apa Reaksimu?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow