Kasus Stunting di Tondo Disorot, Wawali Imelda Instruksikan Pendataan Komprehensif dan Aksi Jemput Bola

Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menginstruksikan seluruh jajaran kesehatan, kader Posyandu, hingga pemerintah tingkat kelurahan dan RT/RW untuk memperkuat pendataan berbasis kondisi riil di lapangan serta menerapkan pola "jemput bola" dalam menekan angka stunting. Arahan tegas tersebut disampaikan Imelda saat memimpin Rapat Kerja Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Bulan November 2026 di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Selasa (17/11/2026).

Nov 19, 2026 - 07:00
Kasus Stunting di Tondo Disorot, Wawali Imelda Instruksikan Pendataan Komprehensif dan Aksi Jemput Bola
Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin saat memimpin Rapat Kerja Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Bulan November 2026 di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Selasa (17/11/2026). (Foto: Diskominfo Kota Palu)

PALU, METROSULAWESI.NET - Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menginstruksikan seluruh jajaran kesehatan, kader Posyandu, hingga pemerintah tingkat kelurahan dan RT/RW untuk memperkuat pendataan berbasis kondisi riil di lapangan serta menerapkan pola "jemput bola" dalam menekan angka stunting. Arahan tegas tersebut disampaikan Imelda saat memimpin Rapat Kerja Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Bulan November 2026 di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Selasa (17/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Imelda secara khusus menyoroti tingginya temuan kasus baru stunting di Kecamatan Mantikulore, terutama di Kelurahan Tondo. Berdasarkan data yang masuk, tercatat ada 72 kasus di bawah wilayah binaan Puskesmas Talise, dengan 39 kasus di antaranya terkonsentrasi di Kelurahan Tondo.

Ia mempertanyakan sejauh mana efektivitas pemantauan dan pendampingan yang dilakukan tenaga kesehatan Puskesmas Talise terhadap puluhan kasus tersebut. Menurutnya, 39 kasus bukanlah angka yang sulit dijangkau asalkan tenaga kesehatan dan kader mau turun langsung mendatangi rumah warga, terutama bagi ibu hamil yang absen memeriksakan diri ke Posyandu.

"Intervensi itu memang harus kita mulai dari hari pertama kehamilan, selama periode kehamilannya," tegas Imelda.

Lebih jauh, Imelda mengarahkan agar pendataan tidak lagi sekadar mengejar angka statistik, melainkan harus memuat profil komprehensif setiap ibu hamil. Kader dan petugas Puskesmas diminta aktif berdialog untuk menggali informasi detail, mulai dari alamat pasti, kehamilan anak ke berapa, riwayat penyakit penyerta seperti TBC atau cacingan, hingga kelayakan tempat tinggal dan sanitasi.

"Apakah wilayahnya itu sanitasinya belum baik, rumahnya belum memadai, masuk desil berapa, apakah punya jamban, apakah si ibu hamil ini terinfeksi penyakit, apakah TB, ataukah cacingan. Satu ibu kita ajak ngobrol sehingga kita punya data yang lebih lengkap, supaya kita bisa berkomunikasi dan sinergi dengan Perkim atau PU terkait ini. Karena kalau sanitasinya belum beres, air bersihnya belum bagus, mereka tidak punya jamban, pasti mereka akan begitu terus," paparnya.

Selain pembenahan data untuk intervensi lintas sektor, Imelda mengingatkan pentingnya pemerataan pemahaman edukasi stunting hingga ke tingkat kader Posyandu di lapangan agar tidak berhenti hanya di level pimpinan Puskesmas.

Ia juga meminta lurah, ketua RT, dan ketua RW dilibatkan secara sistematis dalam setiap forum koordinasi bersama pihak Puskesmas dengan berbekal basis data nama dan alamat (by name by address) ibu hamil maupun anak stunting, sehingga langkah pencegahan berjalan terukur dan tepat sasaran.

Rapat kerja evaluasi bulanan ini turut didampingi Kepala Bappeda Kota Palu Ahmad Rijal Arma dan Kepala Bidang Data dan Informasi Bappeda Kota Palu Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, serta dihadiri para camat, Kepala Puskesmas se-Kota Palu, Kepala Dinas P2KB Kota Palu, dan perwakilan OPD terkait lainnya. (*)

Apa Reaksimu?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow