Gubernur Dorong Peningkatan Status Guru PPPK Paruh Waktu

PALU, METROSULAWESI.NET - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. 

Dorongan tersebut disampaikan saat peresmian revitalisasi 143 sekolah jenjang SMA/SMK bersama Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Palu, Jumat 13 November 2026, di tengah kebutuhan revitalisasi bagi lebih dari 200 sekolah lainnya di daerah tersebut. 

Gubernur mengungkapkan masih terdapat lebih dari 200 sekolah di Sulawesi Tengah yang membutuhkan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. 

Gubernur mengatakan, program revitalisasi sekolah yang didukung pemerintah pusat tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah, terutama untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Selain pembangunan infrastruktur, Anwar juga memaparkan perkembangan sektor pendidikan di Sulawesi Tengah. Ia menyebutkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus menunjukkan tren peningkatan. Begitu pula dengan angka partisipasi sekolah yang semakin membaik.

Meski demikian, menurutnya, upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus dilakukan secara bersama-sama agar seluruh anak di Sulawesi Tengah memperoleh kesempatan belajar yang setara.

“Kita ingin memastikan anak-anak di Sulawesi Tengah mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidik yang selama ini telah mendedikasikan diri untuk mencerdaskan generasi muda. Ia berharap perhatian terhadap kesejahteraan guru terus ditingkatkan, termasuk melalui kebijakan peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah pusat terus memperluas program digitalisasi pendidikan melalui penyediaan Papan Interaktif Digital (PID) untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah.

Pada tahap pertama, pemerintah telah mendistribusikan satu papan interaktif digital kepada masing-masing sekolah dengan sasaran 168.865 satuan pendidikan.

Selanjutnya, pada 2026 pemerintah kembali menambah jumlah perangkat sesuai kebutuhan setiap sekolah. Alokasi perangkat bervariasi, mulai dari tiga, empat, hingga enam unit.

“Insyaallah sampai akhir tahun 2026 ini kita akan membagikan lebih dari satu juta papan interaktif digital ke sekolah-sekolah di Indonesia,” jelas Abdul Mu’ti.

Selain penyediaan perangkat, pemerintah juga menargetkan digitalisasi terhadap 80.744 satuan pendidikan sepanjang 2026. Jika digabungkan dengan capaian tahun sebelumnya sebanyak 16.167 saatuan pendidikan, program tersebut akan menjangkau lebih dari 97 ribu satuan pendidikan. (ril/*)