Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu Melampaui Target RPJMD
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, secara resmi membuka Seminar Akhir Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Palu di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu pada Rabu (30/9/2026). IKD merupakan instrumen evaluasi tahunan strategis untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
PALU, METROSULAWESI.NET - Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, secara resmi membuka Seminar Akhir Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Palu di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu pada Rabu (30/9/2026). IKD merupakan instrumen evaluasi tahunan strategis untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Berdasarkan hasil penilaian sementara dari rangkaian tahapan yang dimulai sejak seminar awal pada 15 September 2026 hingga seminar akhir pada 30 September 2026, capaian IKD Kota Palu tahun 2026 melonjak signifikan hingga menyentuh angka 0,81. Angka ini berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2026 sebesar 0,76, serta meningkat dari capaian tahun 2025 yang berada di angka 0,74.
Kendati menunjukkan tren positif, Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin mengingatkan bahwa hasil sementara ini masih harus melewati proses verifikasi ketat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Dokumen IKD ini sangat penting sebagai tolok ukur progres ketahanan daerah kita. Tahun lalu nilai kita 0,74, target tahun ini 0,76, dan bersyukur capaian sementara kita sudah berada di angka 0,81. Kami berharap hasil sementara ini konstan menjadi hasil akhir setelah proses verifikasi nanti," ujar Imelda.
Dalam sambutannya, Imelda juga menegaskan agar seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terjebak dalam formalitas belaka. Ia meminta proses penilaian IKD ini dijadikan landasan evaluasi substantif demi perbaikan sistem penanggulangan bencana di lapangan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif tahunan.
"Di setiap kegiatan yang menyangkut penilaian, jangan kita anggap hanya untuk menggugurkan kewajiban atau formalitas belaka. Karena instrumen ini dilakukan setiap tahun dan harus menjadi bahan evaluasi berkala bagi kita semua," tegasnya.
Peningkatan IKD yang signifikan ini dinilai sebagai buah dari penguatan kolaborasi multisektor. Ketahanan terhadap bencana merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan integrasi lintas sektoral, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Kegiatan seminar akhir ini dihadiri oleh pemangku kepentingan dari berbagai instansi terkait, di antaranya BPBD Kota Palu, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Diskominfosantik, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPKP, hingga RS Anutapura Palu.
Melalui evaluasi berkelanjutan ini, Pemerintah Kota Palu berharap hasil akhir penilaian IKD dapat memberikan potret objektif atas kondisi riil di lapangan. Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih kuat, adaptif, dan berkelanjutan di masa depan. (din/*)
Apa Reaksimu?

