Pemkab dan DPRD Poso Sepakati Ranperda APBD 2027, Prioritaskan Infrastruktur hingga Modal UMKM
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
POSO, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Poso Verna G.M. Inkiriwang dan pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Poso Semuel Munda di Gedung Banua Mpogombo Siwagi Lemba, Kamis (19/11/2026). Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar.
Seluruh fraksi di DPRD Poso—yakni Fraksi Demokrat, Golkar, NasDem, PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Amanat Persatuan—dalam pendapat akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2027 tersebut dengan sejumlah masukan.
Sebelum disetujui, Wakil Ketua II DPRD Poso Masdina saat membacakan laporan Badan Anggaran (Banggar) memaparkan sejumlah usulan program prioritas yang menjadi sorotan utama dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Program prioritas pada APBD 2027 tersebut diarahkan untuk menyentuh kebutuhan dasar dan penguatan ekonomi warga, meliputi: Penyediaan air bersih, peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, jalan tani, serta penyelesaian pembangunan RSUD Poso; Bantuan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengadaan perahu beserta mesin bagi kelompok nelayan, revitalisasi pantai wisata, serta penataan pasar untuk menampung pelaku UMKM; Penataan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung serbaguna, balai desa, gedung sekolah, sarana sanitasi sekolah, hingga rumah ibadah.
Adapun rangkaian pembahasan Ranperda APBD 2027 ini telah melalui tahapan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), penyampaian nota keuangan oleh Bupati, hingga rapat internal Banggar.
Dengan disetujuinya Ranperda ini menjadi Perda, Pemkab Poso diharapkan dapat segera merealisasikan berbagai program pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal pada tahun anggaran mendatang.
Pewarta: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim
Apa Reaksimu?

