RSUD Undata Palu Bantah Bangun Pagar di Atas Drainase Kota

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu membantah tudingan bahwa proyek pembangunan pagar rumah sakit tersebut didirikan di atas saluran drainase kota. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa posisi pondasi langsung dimundurkan begitu saluran air ditemukan di lokasi galian, meski kini pengerjaan pada titik yang bersinggungan terpaksa dihentikan sementara.

Nov 21, 2026 - 19:40
RSUD Undata Palu Bantah Bangun Pagar di Atas Drainase Kota
Pekerja proyek pembangunan pagar RSUD Undata sedang bekerja. FOTO: IST

PALU, METROSULAWESI.NET – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu membantah tudingan bahwa proyek pembangunan pagar rumah sakit tersebut didirikan di atas saluran drainase kota. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa posisi pondasi langsung dimundurkan begitu saluran air ditemukan di lokasi galian, meski kini pengerjaan pada titik yang bersinggungan terpaksa dihentikan sementara.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan pagar RSUD Undata, Muhammad Tamrin, menjelaskan bahwa keberadaan saluran drainase tersebut luput dari tahap perencanaan awal karena kondisinya tertutup dan mengikuti jalur pagar lama. Saluran itu baru terdeteksi di dekat area jembatan saat proses penggalian tanah berlangsung.

"Saat itu belum ada pemasangan material pondasi di atas drainase. Setelah mengetahui keberadaannya, kami langsung bersepakat untuk memundurkan pondasi dan menyesuaikan posisi tali ukur agar tidak mengganggu saluran. Jadi, tidak ada unsur kesengajaan," ujar Tamrin saat memberikan keterangan di Palu, Sabtu (21/11/2026).

Persoalan ini mencuat setelah tim gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu—yang terdiri dari Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Satpol PP—melakukan inspeksi mendadak menindaklanjuti laporan warga. Pemkot menduga konstruksi pagar melanggar ketentuan tata ruang karena berdiri di atas drainase dan memicu penyempitan badan jalan.

Kepala DPRP Kota Palu, Achmad Arwien Afries, menyatakan pihaknya telah meminta penghentian sementara proyek, pembongkaran bagian yang melanggar, serta pemulihan fungsi drainase seperti semula. Persoalan batas dan status lahan aset ini juga telah dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selaku pemilik aset RSUD Undata.

Menanggapi hal tersebut, Tamrin mengakui adanya usulan pembongkaran dalam pertemuan dengan instansi terkait pada Jumat (20/11/2026). Namun, pihak pelaksana belum mengeksekusinya karena dua alasan: rekomendasi baru disampaikan secara lisan tanpa berita acara tertulis, serta belum ada struktur bangunan yang berdiri di atas saluran air.

"Salah satu rekomendasinya memang ditutup atau dibongkar yang di drainase. Tapi tidak kami lakukan karena belum ada bangunan di atasnya seperti yang ramai diberitakan," tegas Tamrin.

Sebagai langkah kompromi, pengerjaan pagar pada bagian yang berdekatan dengan saluran drainase kini dihentikan sementara. Manajemen RSUD Undata menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan pada Senin (23/11/2026) pukul 13.00 WITA. Pertemuan tersebut akan menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dinas tata ruang, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan kepastian batas lahan.

Tamrin berharap pertemuan lintas instansi tersebut segera menghasilkan keputusan final. Pihak rumah sakit berpacu dengan waktu mengingat tenggat penyelesaian proyek anggaran tahun berjalan semakin dekat pada akhir tahun.

"Harapan kita ada solusinya, karena ini sudah akhir tahun, kita juga harus mempercepat proses pengerjaan sesuai ketentuan tanpa mengganggu fungsi fasilitas umum," pungkasnya. (*)

 

Apa Reaksimu?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow