UMP Sulteng 2027 Naik, Lukius: Agar Selisihnya Tak Terlalu Jauh dari KHL

Jika UMP tidak dinaikkan pada tahun ini, lonjakan upah pada tahun depan berpotensi sangat signifikan, bahkan bisa mencapai kisaran Rp800 ribu hingga Rp1 juta.

Nov 21, 2026 - 18:53
UMP Sulteng 2027 Naik, Lukius: Agar Selisihnya Tak Terlalu Jauh dari KHL
Ketua FSPNI Provinsi Sulawesi Tengah, Lukius Todama. FOTO: MICHAEL

PALU, METROSULAWESI.NET - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah 2027, berlangsung alot hingga akhirnya ditentukan melalui mekanisme voting antara serikat pekerja/serikat buruh Sulawesi Tengah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Palu, Sabtu, 21/11/2027.

Dalam pemungutan suara tersebut, pihak serikat pekerja/buruh mendesak kenaikan UMP tahun ini dan memenangkan voting dengan hasil besaran alfa 0,75. Sehingga UMP Sulteng 2027 ditetapkan sebesar Rp3.453.000 per bulan. Ini berlaku mulai 1 Januari 2027 mendatang.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Provinsi Sulawesi Tengah, Lukius Todama, menjelaskan bahwa desakan kenaikan UMP pada tahun ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kenaikan upah pada 2027 yang akan mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Kenapa hal itu harus terjadi? Karena mengingat dampak di kenaikan upah di tahun 2027 yang insyaallah akan digunakan nantinya KHL atau kebutuhan hidup layak," ujar Lukius di Palu, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Lukius, jika UMP tidak dinaikkan pada tahun ini, lonjakan upah pada tahun depan berpotensi sangat signifikan, bahkan bisa mencapai kisaran Rp800 ribu hingga Rp1 juta.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong penyesuaian UMP di angka Rp3,45 jutaan agar ke depan selisihnya tidak terlalu jauh.

Ia juga menyinggung hasil survei pasar yang dilakukan pihaknya di tiga pasar tradisional di Kota Palu, yakni Pasar Inpres, Pasar Masomba, dan Pasar Tavaeli, terkait 66 komponen kebutuhan hidup layak.

Berdasarkan perhitungan mereka, KHL pada 2027 diperkirakan dapat menembus angka di atas Rp4 juta, sementara acuan saat ini berada di kisaran Rp3,9 juta.

"Kalau kita mau jujur itu tidak mampu, karena kalau kita melihat kebutuhan hidup masyarakat di pasar itu naik sampai 25 persen. Yang artinya pekerja buruh ini ya hidup segan mati tak mau," kata Lukius.

Ia menambahkan, upah pekerja juga menopang kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak dari tingkat TK hingga perguruan tinggi.

Selain itu, Lukius menyebut bahwa di Sulawesi Tengah pada tahun ini hanya dua kabupaten yakni Morowali dan Morowali Utara, serta Kota Palu yang menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Sedangkan 10 kabupaten lainnya menggunakan UMP Sulteng 2027.

Lukius berharap pemerintah dapat melihat kondisi riil yang dihadapi buruh dan pekerja, mengingat peran mereka dinilai penting dalam menopang roda ekonomi. (*)

Apa Reaksimu?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow