UMP Sulteng 2027, APINDO Usung Jalan Tengah: Pekerja Sejahtera, Usaha Tetap Tumbuh
Menjelang tenggat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah Tahun 2027 pada Sabtu 21 November 2026, Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sulawesi Tengah menekankan pentingnya formula kenaikan upah yang berimbang. APINDO mendorong agar besaran UMP 2027 mampu mengakomodasi peningkatan kesejahteraan pekerja, sekaligus tetap menjaga napas keberlangsungan dunia usaha di daerah.
PALU, METROSULAWESI.NET - Menjelang tenggat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah Tahun 2027 pada Sabtu 21 November 2026, Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sulawesi Tengah menekankan pentingnya formula kenaikan upah yang berimbang. APINDO mendorong agar besaran UMP 2027 mampu mengakomodasi peningkatan kesejahteraan pekerja, sekaligus tetap menjaga napas keberlangsungan dunia usaha di daerah.
Sekretaris DPP APINDO Sulawesi Tengah, Ito Lawputra, Kamis 19 November 2026 mengatakan, pihaknya menghargai aspirasi dan tuntutan serikat pekerja/buruh yang mengusulkan kenaikan UMP 2027 di kisaran 7,5 hingga 9,5 persen.
Berdasarkan riset dan simulasi internal yang dilakukan APINDO, penyesuaian atau kenaikan UMP pada tahun 2027 memang tetap akan terjadi dengan mengacu pada pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi. Namun, APINDO mengingatkan agar penetapan angka kenaikan tersebut dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kemampuan riil perusahaan, produktivitas, serta kenaikan biaya operasional.
“Kita perlu menyikapinya secara bijak. Jangan sampai terjebak anggapan bahwa kalau upah naik, semuanya otomatis baik-baik saja. Kita juga harus berbicara bagaimana keberlangsungan usaha ini benar-benar bisa menjamin bahwa bukan hanya pekerja yang dipertahankan, tetapi pengusahanya juga tetap dapat menjalankan usahanya,” ujar Ito Lawputra.
Menurut Ito, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan ketiga 2026 yang tercatat tumbuh 5,96 persen secara tahunan memang menjadi sinyal positif. Kendati demikian, pertumbuhan tersebut belum merata di seluruh sektor. Sektor industri pengolahan dan pertambangan masih menjadi penopang utama, sementara sektor pertanian, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi tantangan biaya operasional yang berbeda.
Senada dengan hal itu, Ketua DPP APINDO Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra, menambahkan bahwa penerapan kebijakan upah minimum 2027 perlu melihat struktur ekonomi dan karakteristik tiap daerah maupun sektor usaha agar tidak memicu tekanan terhadap stabilitas lapangan kerja.
“Memang tiap tahun UMP itu mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya harus benar-benar mempertimbangkan keberlangsungan usaha. Jangan sampai kenaikan UMP bisa memaksa pengusaha melakukan efisiensi, apalagi sampai melakukan PHK,” kata Wijaya.
Menurut Wijaya Chandra, pihaknya lebih setuju dengan meningkatkan upah sektoral pekerja yang bekerja di beberapa sektor yang penuh risiko. “Di pertambangan misalnya, kenapa tidak upah sektoral mereka ditingkatkan, biar dana itu beredar di masyarakat. Daripada kita menuntut DBH yang belum jelas. Mengapa tidak upah sektoral itu yang ditingkatkan, biar dananya tidak seluruhnya lari ke pusat,” katanya.
Sebagai informasi, penetapan UMP 2027 mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja yang mempertimbangkan variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Pada tahun 2026, UMP Sulawesi Tengah ditetapkan sebesar Rp3.179.565 per bulan.
Melalui pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi, APINDO berharap keputusan akhir Gubernur Sulawesi Tengah nanti menjadi jalan tengah yang sehat—di mana daya beli pekerja tetap terjaga, dan iklim investasi serta dunia usaha di Bumi Tadulako tetap tumbuh berkelanjutan.
Pewarta: Udin Salim
Apa Reaksimu?

