Siasati Penurunan Transfer Pusat, Pemkab Poso Pangkas Belanja Seremonial di APBD 2027
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mengambil langkah pengetatan anggaran dengan memangkas belanja operasional dan kegiatan seremonial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Kebijakan ini ditempuh untuk menyiasati berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, sekaligus memastikan anggaran tetap fokus pada pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur strategis.
POSO, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mengambil langkah pengetatan anggaran dengan memangkas belanja operasional dan kegiatan seremonial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Kebijakan ini ditempuh untuk menyiasati berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, sekaligus memastikan anggaran tetap fokus pada pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur strategis.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Poso, H. Soeharto Kandar, saat membacakan jawaban Bupati Poso, Verna G.M. Inkiriwang, terhadap pemandangan umum tujuh fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna di Banua Mpogombo Siwagi Lemba DPRD Kabupaten Poso, Senin (16/11).
Dalam jawabannya, Pemkab Poso menyatakan bahwa penyesuaian akibat berkurangnya dana transfer dilakukan secara terukur dengan menerapkan prinsip money follows program. Anggaran belanja modal diarahkan langsung pada kebutuhan mendesak dan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, antara lain kelanjutan pembangunan RSUD Poso, perbaikan jalan dan jembatan, irigasi, jaringan air minum, hingga dukungan sektor pertanian.
Untuk menopang kapasitas fiskal daerah tanpa membebani masyarakat kecil maupun pelaku usaha, pemerintah daerah mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, perluasan basis objek pajak, pencegahan kebocoran, serta penataan aset daerah.
Selain sektor fisik, Pemkab Poso memastikan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakatómeliputi pertanian, perikanan, UMKM, perdagangan, akses permodalan, serta kemudahan perizinanótetap menjadi prioritas utama. Penyaluran hibah dan bantuan sosial pun dipastikan mengacu pada basis data penerima yang valid disertai keterbukaan informasi anggaran.
Guna mencegah penumpukan serapan anggaran pada akhir tahun, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pelaksanaan program sejak awal tahun 2027. Pemkab Poso juga menargetkan pembahasan bersama DPRD dapat rampung sehingga persetujuan bersama Ranperda APBD 2027 tercapai paling lambat akhir November 2026.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Poso Semuel Munda, didampingi Wakil Ketua I Sesi Kristina D. Mapeda dan Wakil Ketua II Hj. Masdina, ini merupakan tahapan krusial merespons catatan kritis dari Fraksi Demokrat, Golkar, NasDem, PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, dan Amanat Persatuan. Turut hadir dalam agenda tersebut unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta jajaran sekretariat dan tenaga ahli fraksi.
Pewarta: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim
Apa Reaksimu?

