RDTR Tambarana dan Pendolo Dikebut, Demi Kepastian Investasi dan Kelestarian Lingkungan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Tambarana dan Pendolo guna menjamin kepastian hukum investasi sekaligus mengendalikan pemanfaatan ruang agar tetap ramah lingkungan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) di Poso, Selasa (17/11).

Nov 19, 2026 - 12:30
RDTR Tambarana dan Pendolo Dikebut, Demi Kepastian Investasi dan Kelestarian Lingkungan
Pelaksanaan Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) di Poso, Selasa (17/11). (Foto: Ist)

POSO, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Tambarana dan Pendolo guna menjamin kepastian hukum investasi sekaligus mengendalikan pemanfaatan ruang agar tetap ramah lingkungan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) di Poso, Selasa (17/11).

Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Heningsih E.G. Tampai, menegaskan bahwa Kawasan Tambarana di Kecamatan Poso Pesisir Utara dan Kawasan Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan memegang peran strategis bagi pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan kelestarian ekosistem daerah.

"RDTR yang berkualitas, terukur, dan aplikatif menjadi kebutuhan mendesak. Dokumen ini berfungsi ganda, yakni sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus acuan untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi dan perizinan berusaha," ujar Heningsih saat membuka kegiatan tersebut.

Selain memacu iklim investasi, penyusunan tata ruang ini juga menaruh perhatian serius pada aspek ekologis. Pembahasan dalam konsultasi publik menyoroti identifikasi materi muatan rencana tata ruang yang berpotensi memengaruhi lingkungan hidup.

Untuk itu, Pemkab Poso mengajak seluruh pemangku kepentingan mengawal rancangan ini dengan memberikan masukan kritis seputar batas wilayah, potensi sumber daya alam, kawasan lindung, hingga mitigasi risiko bencana. Keterlibatan publik dinilai krusial agar arah pembangunan di dua kawasan strategis tersebut tetap selaras dengan daya dukung lingkungan.

Urgensi penyusunan RDTR ini turut mendapat pengawalan ketat dari pemerintah pusat dan kalangan akademisi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN beserta tim supervisi, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama Kementerian ATR/BPN Sufrijadi dan Gabriel Triwibawa, serta Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Perwakilan kementerian/lembaga terkait juga turut bergabung secara daring.

Dalam sesi diskusi pleno yang dipandu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Poso, tim penyusun dari Universitas Tadulako memaparkan kajian analisis, tujuan, hingga konsep rencana struktur dan pola ruang kedua kawasan.

Melalui serangkaian uji publik dan kajian akademis ini, Pemkab Poso menargetkan lahirnya dokumen RDTR Tambarana dan Pendolo yang komprehensif serta aspiratif sebagai pedoman utama pembangunan wilayah yang tangguh dan berkelanjutan.

Pewarta: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim

Apa Reaksimu?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow