Terjepit Biaya Pakan dan Dampak Program MBG
Kebijakan pemerintah menetapkan harga acuan pembelian di tingkat peternak memicu polemik di kalangan pelaku usaha perunggasan nasional. Aturan yang berlaku sejak pertengahan Juli 2026 ini dinilai tidak sejalan dengan tingginya biaya produksi, sehingga mengancam keberlangsungan usaha peternak di berbagai daerah.
MAKASSAR, METROSULAWESI.NET — Kebijakan pemerintah menetapkan harga acuan pembelian di tingkat peternak memicu polemik di kalangan pelaku usaha perunggasan nasional. Aturan yang berlaku sejak pertengahan Juli 2026 ini dinilai tidak sejalan dengan tingginya biaya produksi, sehingga mengancam keberlangsungan usaha peternak di berbagai daerah.
Berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Koordinasi dan Pengawasan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah mematok harga acuan ayam hidup (live bird) di kisaran Rp19.000 hingga Rp19.500 per kilogram, serta telur ayam ras sebesar Rp24.000 per kilogram. Pemerintah juga memperketat pengawasan perdagangan dan menyiapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.
Untuk menjaga stabilitas pasar dan menyerap kelebihan pasokan domestik, pemerintah mengandalkan serapan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyesuaian produksi dengan kalender sekolah, hingga pembukaan peluang ekspor ke negara mitra. Namun, sepanjang Juli hingga November 2026, harga di tingkat peternak justru sulit terdongkrak naik.
Praktisi perunggasan asal Kalimantan Selatan, Ir. Irianta Wibawa, menilai pemerintah merumuskan kebijakan harga acuan tanpa memperhitungkan lonjakan komponen biaya produksi, terutama pakan ternak. Sebagai wilayah sentra produksi telur terbesar di Kalimantan, peternak di daerahnya merasakan langsung tekanan biaya akibat kenaikan harga bahan baku pakan impor.
"Harga bungkil kedelai (soybean meal/SBM) yang sebelumnya Rp6.500 per kilogram, sekarang sudah melonjak menjadi Rp10.500 per kilogram. Ditambah lagi adanya rencana pemerintah menerapkan pengelolaan bahan baku impor melalui satu pintu," ujar Irianta.
Selain masalah pakan dan melemahnya daya beli masyarakat, Irianta menyoroti ketimpangan serapan program MBG. Menurutnya, program tersebut memicu penambahan populasi ayam petelur di berbagai wilayah tanpa diimbangi serapan pasar yang merata.
"Sekarang banyak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beternak ayam petelur sendiri, sehingga produksinya diserap secara mandiri. Akibatnya, hasil produksi peternak layer umum yang telanjur menambah populasi justru tidak terserap," jelas alumnus Fakultas Teknik Universitas Tadulako (Untad) tersebut.
Tekanan serupa dirasakan peternak di Kalimantan Tengah. Akademisi sekaligus peternak perunggasan di Palangkaraya, Andi Bustan, mengungkapkan bahwa masuknya pasokan telur dari luar pulau dengan harga murah semakin menekan peternak lokal.
"Per 19 November kemarin, harga telur di Jawa Timur berada di kisaran Rp23.000 per kilogram. Namun, pedagang berani memasukkan telur ke Palangkaraya dengan harga yang sama. Kondisi ini jelas memukul produksi peternak lokal yang sedang terbebani lonjakan harga pakan," kata Andi.
Kekhawatiran juga datang dari sektor hilir. Anto, seorang pedagang Rumah Potong Ayam (RPA) di Makassar, Sulawesi Selatan, menilai kebijakan harga acuan tersebut justru membatasi ruang gerak peternak. Meski secara jangka pendek menguntungkan pedagang, ia khawatir kebijakan ini akan membuat banyak peternak gulung tikar.
"Jika kondisi ini terus berlanjut dan peternak bangkrut, imbasnya akan kembali ke usaha kami karena pasokan ayam akan terputus," ujarnya.
Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan pemerhati perunggasan Sulawesi Selatan, drh. M. Rais Kahar. Ia menilai program MBG tidak memicu gejolak turunnya harga telur di wilayahnya, mengingat struktur peternakan di Sulawesi Selatan ditopang oleh sekitar 850 kelompok tani peternak layer dengan populasi rata-rata 600 ekor per kelompok.
Sementara itu, langkah proteksi diambil oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk melindungi peternak lokal dari tekanan harga, Pemprov NTB berencana menghentikan perpanjangan kuota masuk telur dari luar daerah mulai awal 2027 mendatang. (*)
Apa Reaksimu?

