UMP Sulteng 2027 Harus Sesuai Regulasi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyelenggarakan rapat pleno penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027, hari ini, Sabtu, 21 November 2027.
PALU, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyelenggarakan rapat pleno penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027, hari ini, Sabtu, 21 November 2027.
Agenda tersebut digelar untuk memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menekankan bahwa penetapan besaran upah tidak dapat dilakukan secara asal tanpa mengacu pada ketentuan resmi.
Menurut mantan Wakil Wali Kota Palu itu, pemerintah daerah memiliki batasan regulasi yang harus dipatuhi.
"Ada regulasi yang harus ditaati. Tapi yang jelas kita juga tidak mungkin menaikkan setinggi-tingginya kalau tidak sesuai dengan aturan," kata Reny, Jumat, 20 November 2026.
Ia menjelaskan bahwa karakter ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan tidak seragam di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Perbedaan situasi tersebut terlihat jelas antara daerah seperti Morowali, Morowali Utara, dan Kota Palu.
Meski begitu, Reny mengakui adanya dorongan agar penyesuaian upah dapat memberi manfaat lebih bagi kesejahteraan pekerja. Namun, setiap kenaikan tetap harus melalui mekanisme serta perhitungan yang telah baku.
"Tentunya ada harapan naik. Tapi mungkin naik ada formula dan ada rumusnya ya, pasti sudah naik seperti itu," ujarnya.
Reny juga mengingatkan bahwa ketaatan pada prosedur sangat krusial agar kebijakan yang dihasilkan tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari.
"Yang pasti kita tetap mengikuti aturan, jangan nanti kalau ada pemeriksaan kita salah," pungkas Reny.
Sementara itu, hingga Jumat sore beberapa provinsi sudah menetapkan UMP 2027, yakni: DKI Jakarta sebesar Rp6,1 juta lebih atau naik 7,10 persen dari UMP sebelumnya Rp5,7 juta; Sumatera Selatan Rp4,2 juta lebih naik 6,7 persen dari sebelumya; Riau sebesar Rp4 juta lebih naik 6,6 persen dari sebelumnya Rp3,7 juta lebih; Kalimantan Utara sebesar Rp4 juta lebih naik 6,6 persen dari sebelumnya; Lampung Rp3,2 juta lebih atau mengalami kenaikan sekitar 7,79 persen dari UMP 2026 Rp3.047.734; Nusa Tenggara Timur Rp2,6 juta naik sekitar 5,97 persen dari sebelumnya.
Sebelumnya Ketua DPP APINDO Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra, mengatakan, penerapan kebijakan upah minimum 2027 perlu melihat struktur ekonomi dan karakteristik tiap daerah maupun sektor usaha agar tidak memicu tekanan terhadap stabilitas lapangan kerja.
“Memang tiap tahun UMP itu mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya harus benar-benar mempertimbangkan keberlangsungan usaha. Jangan sampai kenaikan UMP bisa memaksa pengusaha melakukan efisiensi, apalagi sampai melakukan PHK,” kata Wijaya.
Menurut Wijaya Chandra, pihaknya lebih setuju dengan meningkatkan upah sektoral pekerja yang bekerja di beberapa sektor yang penuh risiko. “Di pertambangan misalnya, kenapa tidak upah sektoral mereka ditingkatkan, biar dana itu beredar di masyarakat. Daripada kita menuntut DBH yang belum jelas. Mengapa tidak upah sektoral itu yang ditingkatkan, biar dananya tidak seluruhnya lari ke pusat,” katanya.
Sebagai informasi, penetapan UMP 2027 mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja yang mempertimbangkan variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Pada tahun 2026, UMP Sulawesi Tengah ditetapkan sebesar Rp3.179.565 per bulan.
Melalui pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi, APINDO berharap keputusan akhir Gubernur Sulawesi Tengah nanti menjadi jalan tengah yang sehat—di mana daya beli pekerja tetap terjaga, dan iklim investasi serta dunia usaha di Bumi Tadulako tetap tumbuh berkelanjutan.
Pewarta: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim
Apa Reaksimu?

