Aliansi Buruh dan Mahasiswa Tuntut Pendidikan Gratis dan Perlindungan Buruh

PALU, METROSULAWESI.NET - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh dan Mahasiswa Bersatu menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Wali Kota Palu dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Selasa, 6 Oktober 2026. Aliansi gabungan ini terdiri dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Buruh Kontainer Sulawesi Tengah (SBTCST), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palu.

Aksi yang memprotes persoalan pendidikan, perlindungan hak pekerja, hingga kebebasan berserikat ini diikuti oleh sekitar 50 perwakilan buruh dan mahasiswa. Unjuk rasa tersebut turut menarik perhatian publik lantaran massa aksi ikut membawa serta sedikitnya 12 unit armada mobil kontainer ke jalan protokol.

Dalam aksinya, Aliansi Buruh dan Mahasiswa Bersatu melayangkan empat poin tuntutan krusial kepada pemerintah daerah, yakni: Wujudkan program pendidikan gratis yang merata untuk rakyat; Prioritaskan anak-anak buruh dalam mendapatkan akses pendidikan gratis; Tindak tegas dugaan tindakan arogansi Ketua ALFI-ILFA terhadap para buruh container; dan hentikan segala bentuk intimidasi dan pelarangan buruh untuk berserikat.

Ketua FNPBI, Abdul Wahyudin, menegaskan bahwa relasi antara pengusaha dan kaum buruh wajib berjalan di atas koridor hukum dengan menjunjung tinggi hak-hak pekerja. Ia mendesak pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi pihak yang menghalangi hak buruh dalam berorganisasi.

"Kebebasan berserikat adalah hak mutlak para pekerja yang telah dijamin jelas oleh konstitusi kita. Pemerintah harus menindak tegas segala persoalan yang merugikan para pekerja, khususnya sopir kontainer," ujar Wahyudin di sela-sela aksi.

Persoalan jaminan sosial juga ikut disuarakan oleh Sekretaris Wilayah FNPBI, Jalal. Ia menyoroti masih banyaknya perusahaan yang mengabaikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya, termasuk tersendatnya pemenuhan hak pesangon bagi buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). "Pemerintah harus memperkuat pengawasan di lapangan agar hak pekerja dipenuhi sesuai undang-undang," tutur Jalal.

Menanggapi gelombang tuntutan tersebut, Pemerintah Kota Palu menyatakan komitmennya untuk segera memproses konflik industrial yang terjadi antara ALFI-ILFA dan SBTCST. Pemkot Palu berjanji akan memanggil kedua belah pihak dalam waktu dekat guna meminta klarifikasi dan mencari solusi bersama. Di sisi lain, pihak FNPBI mendesak agar proses mediasi nantinya berjalan terbuka, objektif, dan tidak mengebiri hak buruh.

Tak hanya urusan perut buruh, sektor pendidikan di Sulteng turut mendapat rapor merah dari mahasiswa. Sekretaris Kota LMND, Mohammad Aril, memaparkan data mencengangkan dari BPMP Sulawesi Tengah per Juni 2026, yang mencatat masih adanya sekitar 69 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) di provinsi tersebut.

"Angka puluhan ribu ini menjadi tamparan keras bahwa akses pendidikan kita masih bermasalah. Oleh karena itu, skema pendidikan gratis harus benar-benar menyentuh rakyat kecil, terutama anak buruh dan keluarga prasejahtera," pungkas Aril.

Melalui aksi gabungan ini, buruh dan mahasiswa menegaskan bahwa isu kesejahteraan pekerja dan masa depan pendidikan anak bangsa tidak dapat dipisahkan. Mereka mendesak pemerintah agar tidak sekadar melempar janji manis, melainkan segera mengambil tindakan konkret di lapangan. (din/*)